- Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia seharusnya menjadi negara super kaya dan tergabung dalam kelompok ekonomi G12.
- Bank Dunia mencatat sekitar 35 hingga 40 persen aktivitas ekonomi Indonesia tidak terdata dalam PDB resmi.
- Optimalisasi pemungutan pajak dari transaksi informal mampu membiayai berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis.
Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengklaim kalau Indonesia seharusnya adalah negara super kaya dan super kuat.
Adik Presiden RI Prabowo Subianto ini menilai kalau Indonesia seharusnya masuk ke dalam kelompok Group of Twelve (G12) yang merupakan koalisi negara-negara industri maju beranggotakan 13 negara. Ia blak-blakan kalau aparat Indonesia saat ini masih lemah dalam mengurus penerimaan negara.
"Seharusnya negara kita super kaya dan super kuat. Kita seharusnya G12 tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut. Maka kita lemah," katanya dalam Rapimnas Kadin 2026 yang dipantau virtual, Kamis (29/10/2026).
Hashim juga menyinggung kalau saat ini banyak pihak yang mempersoalkan kalau Pemerintah tidak bisa membiayai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP).
Ia menegaskan kalau Pemerintah sebenarnya mampu membiayai program yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
"Maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG, tidak bisa membiayai Koperasi Desa, tidak bisa membiayai segala macam hal. Bahkan sebetulnya Indonesia mampu," timpal dia.
Hashim menegaskan kalau Indonesia mampu membiayai program tersebut apabila Pemerintah memaksimalkan pemungutan pajak dari transaksi ekonomi sesuai undang-undang yang berlaku.
"Paling sedikit 11 persen (Pajak Pertambahan Nilai atau PPN: red) untuk kegiatan transaksi sehari-hari dan sebagainya," tegas dia.
Sebelumnya Hashim sempat mengklaim kalau ekonomi Indonesia lebih besar ketimbang data Produk Domestik Bruto (PDB) RI yang tercatat sebesar Rp 25.000 triliun.
Hashim mengungkapkan kalau PDB RI Rp 25.000 triliun itu memang diakui banyak lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia atau World Bank, hingga Bank Indonesia (BI).
Namun menurut temuan Bank Dunia, Hashim menyebut kalau sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas ekonomi nasional berputar secara informal dan tidak terdata dalam PDB resmi.
"Ternyata ekonomi kita jauh lebih besar. Menurut Bank Dunia kurang lebih 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," katanya dalam Rapimnas Kadin 2026 yang dipantau virtual, Kamis (29/10/2026).
Hashim menjelaskan kalau ekonomi RI yang tak tercatat ini berada dalam aktivitas grey market, istilah yang sebelumnya dikenal dengan nama black market.
Ia mengklaim kalau nilai aktivitas ekonomi yang tidak tercatat di data PDB ini mencapai Rp 10.000 triliun. Dari sini, dia mengakui kalau ekonomi Indonesia sebenarnya lebih besar.
"Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat. Berarti apa? Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan 16 terbesar di dunia, melainkan mungkin 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia. Ini patut dibanggakan," beber dia.
Ia menjelaskan bahwa fenomena grey market ini terjadi karena tingginya volume transaksi tunai masyarakat yang tidak menggunakan kwitansi resmi. Akibatnya, kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terlewat dari pemungutan negara.
Hashim mencontohkan transaksi harian di sektor jasa informal yang jumlahnya mencapai jutaan aktivitas, mulai dari pangkas rambut panggilan, jasa pijat, salon kecantikan, hingga warung tegal (warteg). Banyaknya transaksi tunai di sektor-sektor ini membuat perputaran dana raksasa tersebut tak terdeteksi oleh sistem pajak.
"Ternyata ada jutaan transaksi seperti dilakukan oleh Anton dan Yanti (contoh kasus dari Hashim: red) kali ratusan juta, dan sebagian-sebagian jumlahnya termasuk mungkin warung tegal, beauty salon," jelas Hashim.