- Kementerian Pertanian meluncurkan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kabupaten Sleman pada tanggal 29 Oktober 2026.
- Program pemerintah ini menargetkan pembentukan 350 koperasi hortikultura berbadan hukum yang mencakup 13 kabupaten.
- Agenda peluncuran tersebut juga diisi dengan pelepasan ekspor 20 ton salak ke Kamboja senilai Rp360 juta.
Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Direktorat Jenderal Hortikultura, terus mendorong transformasi sektor pertanian nasional. Langkah strategis tersebut difokuskan pada penguatan hilirisasi produk dan penguatan kelembagaan berbasis korporasi petani.
Agenda transformasi ini diresmikan melalui peluncuran Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dirangkaikan dengan pelepasan ekspor produk hortikultura di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (29/10/2026).
Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura sekaligus Project Director Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP), Freddy, memaparkan bahwa program ini didukung oleh pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Program yang menyasar 10.000 hektare lahan kering di 13 kabupaten ini dirancang untuk mengubah paradigma petani agar lebih berorientasi pada profit dan jangkauan pasar global.
"Kami tidak mau hanya sebatas proyek pembelian saja, tapi kami mempersiapkan fondasi sistem. Jadi, ekosistem hulu hilir ini, begitu kita siapkan, nanti kalau sudah tidak ada anggarannya lagi, mereka sudah mandiri dan bersatu dalam satu kelembagaan ekonomi petani," terang Freddy di sela agenda tersebut.
Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, pemerintah mengambil pendekatan strategis dengan melebur berbagai elemen kelompok tani, kelompok wanita tani, serta gabungan kelompok tani ke dalam entitas bisnis berbadan hukum berupa Koperasi Hortikultura.
Konsolidasi kelembagaan ini mencakup 7 provinsi, yakni Sumatera Utara (Dairi, Karo, Pakpak Bharat), Jawa Barat (Sumedang), Jawa Tengah (Batang, Wonosobo), Jawa Timur (Sumenep, Gresik, Lumajang), Bali (Buleleng), Nusa Tenggara Timur (Ende), dan Sulawesi Selatan (Enrekang, Gowa).
Melalui program ini, pemerintah menargetkan pembentukan hingga 350 koperasi berbadan hukum yang akan menaungi sekitar 25.000 petani dari total 10.000 calon penerima manfaat. Pembentukan koperasi berskala masif ini diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang panjang dan menciptakan kemandirian sirkulasi finansial bernilai tinggi di tingkat petani.
Peluncuran KEP ini diwarnai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas salak ke Kamboja. Sebanyak 20 ton Salak Pondoh Nglumut yang ditanam di kawasan kaki Gunung Sindoro, Kabupaten Wonosobo, diekspor dengan total nilai transaksi mencapai Rp360 juta.
Pencapaian ekspor ini merupakan hasil kemitraan strategis antara Koperasi Produsen Hortikultura Wonosobo Dua Watumalang dan Koperasi Produsen Hortikultura Wonosobo Tiga Tripis dengan eksportir CV Agronusa. Kemitraan tersebut juga dikukuhkan melalui penandatanganan dokumen Expression of Interest (EoI).
"Pemasarannya harus, kalau bisa, ekspor. Makanya, ini nanti habis ini, selain dari peluncuran kelembagaannya, kita langsung ada satu yang kita lakukan, fasilitasi kemitraan ekspor. Dan itu semua nanti di semua penerima manfaat ini, kita harus naikkan kelas mereka," tegas Freddy.
Freddy menambahkan bahwa pencapaian ini harus dibarengi dengan komitmen petani untuk menjaga mutu produk melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan penanganan pascapanen yang berstandar internasional.
Rangkaian peluncuran ini merupakan bagian terintegrasi dari Pertemuan Teknis Nasional HDDAP 2026 yang sebelumnya telah dibuka oleh Direktur Pelindungan Hortikultura, Leli Nuryati, pada Selasa (27/10/2026). Dalam forum yang dihadiri sekitar 310 peserta tersebut, Leli menekankan urgensi penguatan koordinasi lintas sektoral guna memastikan realisasi target proyek hingga 80 persen.
Guna mendukung kelancaran program ke depan, Kementan juga telah menyiapkan agenda bimbingan teknis intensif yang akan diselenggarakan sepanjang November hingga Desember 2026 di sembilan kota strategis, yakni Makassar, Semarang, Ende, Surabaya, Malang, Bandung, Buleleng, Medan, dan Balige.