- Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka penyadapan ilegal pada tanggal 3 November 2026 di Jakarta.
- Indeks Harga Saham Gabungan sempat anjlok 3,78 persen akibat pengumuman kasus penyadapan tersebut.
- Pasar keuangan domestik kemudian pulih karena dipengaruhi oleh faktor global seperti dinamika pemilu Amerika Serikat.
Suara.com - Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka dugaan penyadapan ilegal pada Selasa malam (3/11/2026), pasar saham lebih dulu bereaksi daripada pengambil kebijakan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 3,78% ke level 4.904,3, berbalik dari penguatan sehari sebelumnya.
Dua hari kemudian, indeks pulih. IHSG menguat 0,32% ke 4.919 pada Rabu (4/11), lalu melonjak 2,25% atau 110,49 poin ke 5.030,26 pada Kamis (5/11), dengan seluruh sektor menghijau.
Bareskrim sebelumnya sudah menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri.
"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.
Penyadapan diduga terjadi pada 2025–2026 dan tidak hanya menyasar Presiden. Beberapa nomor lain disebut turut disadap. Pasal yang disangkakan belum disebutkan dalam laporan yang dirujuk redaksi.
Dilansir dari Antara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden "sangat, sangat prihatin". Ia meminta publik tidak khawatir karena perbuatan itu dilakukan "beberapa oknum tertentu", serta menyebut pemerintah berkoordinasi dengan Kapolri agar pelayanan kepolisian tidak terganggu. Antara juga melaporkan bahwa Presiden menandatangani keputusan pemberhentian salah satu pejabat yang terkait kasus ini.
Seluruh pihak yang disebut berstatus tersangka dan belum diputus bersalah oleh pengadilan. Redaksi hanya menggunakan inisial sebagaimana diumumkan penyidik.
Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai ketidakpastian politik punya konsekuensi ekonomi, tetapi tidak berdiri sendiri. Ia menyampaikannya dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) di Sabang, Kamis (5/11/2026).
"Jadi yang namanya uncertainty di politik itu pasti ada costnya, risk premium. Kalau misalnya uncertainty itu tinggi, risk premium yang diminta juga tinggi. Tapi perlu kita perhatikan bahwa pergerakan di pasar keuangan tidak hanya digerakkan oleh satu force, tapi berbagai force," katanya, kepada redaksi Suara.com/
Premi risiko adalah imbal hasil tambahan yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko yang belum jelas. Semakin besar ketidakpastian, semakin tinggi imbal hasil yang dituntut. Dampaknya bisa berupa harga aset yang lebih rendah, biaya pinjaman yang lebih mahal, dan modal asing yang lebih berhati-hati.
Menurut Irman, pergerakan pasar dalam dua hari terakhir justru membaik karena faktor global.
"Nah kalau kita lihat di isu penyadarannya kan di dua hari terakhir. Nah itu kan kita lihat dua hari terakhir justru pergerakan pasar keuangan relatively membaik. Kenapa bisa membaik? Karena ada faktor yang lebih besar mempengaruhi dinamika sektor keuangan, yaitu geopolitik outlook trajectory dari US midterm election kemarin," bebernya.
Ia menambahkan penurunan yield US Treasury dan potensi turunnya harga minyak lebih memengaruhi pasar domestik. Media AS melaporkan Partai Demokrat merebut mayoritas DPR AS dalam pemilu sela, menurut CBS News. Redaksi belum memverifikasi hitungan kursi resmi dari Associated Press, sehingga angka tidak dicantumkan.
Data menunjukkan kasus ini jatuh di pasar yang tidak sedang kuat. Menurut laporan Republika, investor asing mencatat penjualan bersih Rp575 miliar pada 3 November. Sepanjang November hingga 3/11 penjualan bersih mencapai Rp687,5 miliar. Sepanjang 2026, arus keluar bersih asing di pasar saham mencapai Rp98,6 triliun.
Dalam laporan Morning Market Updates (4/11/2026), Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menulis: "IHSG turun tajam 3,78 persen ke level 4.904,3, berbalik dari penguatan pada Senin karena aksi jual asing". Ia juga menyebut: "ketidakpastian terkait MSCI terus membebani saham domestik".