- Negara alihkan 137,1 hektare lahan bekas tambang untuk kebutuhan Kopassus.
- Aset terdiri dari 102 bidang tanah dengan nilai perolehan Rp70,68 miliar.
- Lahan di Kutai Kartanegara akan menunjang fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus.
Suara.com - Lahan bekas kegiatan pertambangan batu bara seluas 137,1 hektare di Kalimantan Timur kini beralih fungsi untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara. Aset senilai Rp70,68 miliar tersebut akan dimanfaatkan sebagai fasilitas dan penunjang operasional Grup 4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Lahan tersebut merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari kegiatan pertambangan PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMS Group Indonesia (MMSGI). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menyerahkan pengalihan status penggunaannya kepada Kementerian Pertahanan melalui Kopassus.
Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Jumat (6/11). Total aset yang dialihkan terdiri dari 102 bidang tanah dengan luas mencapai 1.371.227 meter persegi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pengalihan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 pada 26 Agustus 2026. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan aset selanjutnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan.
Peralihan fungsi lahan ini menjadi salah satu bentuk optimalisasi aset negara yang berasal dari kegiatan pertambangan. Tanah yang sebelumnya terkait aktivitas industri batu bara kini diarahkan untuk mendukung kebutuhan strategis di luar sektor energi dan pertambangan.
Presiden Direktur MHU Kemal Djamil Siregar mengatakan, perusahaan turut melakukan penelusuran dan verifikasi dokumen perolehan tanah bersama Kementerian ESDM untuk memastikan kelengkapan administrasi sebelum proses pengalihan.
Menurutnya, aset yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi kepentingan nasional.
"Bagi MHU, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada kegiatan operasional pertambangan. Aset yang berasal dari kegiatan usaha tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika dioptimalkan untuk kepentingan nasional," ujar Kemal.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati mengatakan, pengalihan aset tersebut merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mengoptimalkan BMN sekaligus mendukung pertahanan negara.
Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharma Zunam mengapresiasi dukungan MHU dalam proses pemanfaatan lahan tersebut. Aset itu diharapkan dapat menunjang kebutuhan fasilitas dan pelaksanaan tugas operasional Kopassus.