PSSI Putuskan Nasib Persebaya pada Kongres 17 Oktober

Suara.com - Acting President PSSI, Hinca Panjaitan, mengatakan pembahasan mengenai nasib Persebaya Surabaya akan dibicarakan saat kongres pemilihan ketua umum PSSI, 17 Oktober mendatang.

Sebelumnya, induk olahraga sepakbola tanah air ini menjatuhkan sanksi kepada Persebaya dengan tidak boleh ikut ambil bagian dalam kompetisi divisi utama. Hal ini memicu kedatangan suporter Persebaya yang dikenal dengan sebutan Bondo Nekat atau Bonek ke Jakarta.

Kehadiran para bonek tidak lain untuk menuntut pengakuan kembali Persebaya bermain di Divisi Utama Liga Indonesia pada Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

"Kami tahu kemarin anggota Exco PSSI, Toni Aprilani, menemui Bonek untuk menjelaskan nasib Persebaya. Dan kami putuskan masalah tersebut akan dibawa ke kongres. Tentunya dengan masukan-masukan. Tapi yang terpenting kami sudah catat bahwa masalah Persebaya menjadi agenda kongres 17 Oktober," kata Hinca usai Kongres KLB.

Sementara itu, Toni mengatakan keputusan membawa agenda Persebaya di kongres 17 Oktober 2016 dipastikan tidak akan berubah. Sebab, PSSI akan segera melaporkannya ke FIFA terlebih dahulu, meski jika nantinya ada pergantian anggota Exco.

"Kan kami putuskan sebelum pemilihan anggota Exco baru, kami masih memimpin PSSI hingga 17 Oktober. Tapi kami akan lebih dulu rapat Exco untuk menyusun agenda kongres 17 Oktober, dan akan kami kirimkan ke FIFA," kata Toni.

Lebih jauh, Toni meminta para Bonek tidak perlu khawatir dengan komitmen dan janji PSSI tersebut. Surat yang sebelumnya ditandatangani Toni, kini juga sudah ditandatangani oleh enam anggota Exco lainnya. Sehingga total telah ada tujuh anggota Exco yang membubuhkan tanda tangannya dari total 12 anggotanya.

Untuk diketahui, KLB PSSI telah menghasilkan sejumlah keputusan. Diantaranya, penetapan waktu kongres pemilihan ketua umum PSSI yang jatuh pada 17 Oktober 2016.

Selain itu, dikukuhkannya Hinca Panjaitan sebagai Acting President PSSI, pengukuhan Komite Pemilihan dan Komite Banding, serta perubahan electoral code.