Suara.com - Asosiasi pemain profesional Indonesia (APPI) menanggapi Surat Keputusan (SK) PSSI soal kompetisi yang dijalankan pada Oktober 2020. Yang menjadi sorotan APPI adalah perihal kontrak kerja antara klub dan pemain.
Dalam SK tersebut disebutkan klub tidak diharuskan membayar penuh gaji pemain, pelatih, dan ofisial tim selama kompetisi berjalan karena masih dalam masa pandemi COVID-19.
PSSI memberikan batasan gaji yang harus dibayar sekitar 50-60 persen dari nilai kontrak tertera atau di atas Upah Minimum Regional (UMR) di daerah klub masing-masing.
Ini berlaku satu bulan sebelum Liga 1 dijalankan hingga kompetisi selesai. Putusan ini mengubah surat PSSI sebelumnya yang membolehkan klub membayar gaji maksimal 25 persen dari nilai kontrak tertera selama periode kompetisi terhenti alias Maret-Juni 2020.
Terkait putusan ini, APPI masih akan mendiskusikannya lebih dahulu. Sebab, ada beberapa pertimbangan terutama kontrak kerja klub dengan pemain asing.
"Sama APPI masih didiskusikan, kan baru semalam juga kami dapat surat itu. Jadi masih kita akan diskusikan," kata Kuasa Hukum APPI, Mohammad Agus Riza Hufaida saat dihubungi awak media via telepon.
"Kalau yang kami minta, kan ada kata-kata minimalnya gitu, supaya ada ruang untuk negosiasi untuk pemain yang memang merasa bahwa angka 50 persen itu tidak mereka terima, khususnya pemain asing. Karena banyak pemain asing yang sudah gerah lah, masak 50 persen jalan, dan lainnya gitu".
"Karena merujuk kemana-mana, paling banyak 25 persen untuk potongan. Jadi itu yang sedang didiskusikan, enaknya gimana," ia menambahkan.
Yang menjadi sorotan APPI adalah untuk Liga 2. Meski PSSI memberikan angka 60 persen, nilai itu dirasa tidak ideal karena tiap pemain dan klub memiliki nilai kontrak yang berbeda.
Baca Juga: Sambut Baik Putusan PSSI Soal Liga 1, Persija Langsung Susun Program Tim
"Kalau Liga 2 jika gajinya dipotong 50 persen atau 60 persen, itu gajinya di bawah UMR. Makanya kata-katanya itu 'atau tidak kurang dari UMR yang di daerah setempat gitu," jelasnya.
"Jadi kami belum ada sikap, belum ada statement karena masih didiskusikan dulu. Yang pasti ini berbeda dengan yang menjadi usulan kami pada saat meeting dengan PSSI kemarin," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gianni Infantino Mau Dilengserkan, Bisakah Erick Thohir Jadi Calon Presiden FIFA?
-
Timnas Indonesia Tanpa Pesawat Carter di Piala AFF 2026, Sumardji Jamin Fasilitas Tetap Maksimal
-
Resmi Jadi WNI, Mitchell Baker Siap Perkuat Timnas Indonesia, Erick Thohir Beri Pesan Tegas
-
Mimpi Prabowo Bisa Terwujud? FIFA Buka Peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030
-
Gothia Cup 2026: Akademi Persib Cimahi Bidik Back to Back Juara
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati
-
Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret
-
Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus