Barcelona Ngemis Soal Pesangon, Ronald Koeman 'Bodo Amat'

Suara.com - Raksasa Spanyol, Barcelona dikabarkan meminta Ronald Koeman setuju untuk memangkas pesangon usai pemecatan yang dilakukan presiden klub, Joan Laporta.

Nilai total pesangon yang harus dibayarkan Barcelona kepada Ronald Koeman mencapai 12 juta euro atau sekitar Rp199 miliar.

Namun Barcelona dikabarkan telah meminta Ronald Koeman untuk mau memangkas nilai tersebut dan rela dibayar kurang dari itu.

Dilansir dari Sportbible, Barcelona meminta Koeman agar mau dibayar 7,5 juta euro sebagai pesangon atas pemecatan dirinya yang dilakukan Joan Laporta.

Jumlah itu nantinya tidak akan dibayarkan utuh secara langsung, melainkan melalui sistem cicilan sebanyak dua kali pembayaran.

Ronald Koeman pada akhirnya bersikap 'bodo amat' alias enggan menuruti permintaan Barcelona dan menegaskan klub asal Catalan itu membayar haknya secara penuh.

Tak hanya itu, Koeman juga meminta bonus yang seharusnya dia terima dari Barcelona dan hingga kini kedua pihak masih dalam pembicaraan.

Kabar ini terkuak setelah seorang jurnalis yang dekat dengan Koeman, Lluis Canut bersuara ke publik karena merasa kasihan dengan temannya itu.

"Koeman ingin mendapatkan semuanya. Jumlahnya 12 juta euro, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa uang itu berbeda," ucap Canut.

Baca Juga: Hadir di Stadion Manahan, Jebolan Liga Spanyol Susul Irfan Bachdim ke Persis Solo?

"Dengan jumlah yang Barcelona bayar ke Federasi Sepak Bola Belanda. Waktu itu jumlahnya lima juta euro yang dibayar langsung."

"Saya tidak tahu apakah jumlah itu termasuk apa yang harus dibayar untuk tim pelatihnya atau dia saja."

"Dia juga menunda penerimaan gaji hingga 45 persen di musim lalu karena pandemi. Dalam pembicaraan pertama."

"Barcelona memintanya untuk memotong sekitar tujuh atau delapan juta, jauh dari 12 juta yang harus mereka bayar ke dia," imbuhnya.

Lebih lanjut, kontrak yang disepakati Koeman memang dilakukan dengan direksi tim terdahulu sebelum Joan Laporta menjabat sebagai presiden klub.

Akan tetapi, kontrak tersebut memang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati meskipun pergantian direksi.