-
PFA mengajukan banding ke CAS setelah FIFA menolak memberikan sanksi bagi klub Israel.
-
Klub-klub Israel diketahui tetap beroperasi di wilayah pemukiman ilegal Tepi Barat hingga kini.
-
Gugatan ini didukung koalisi internasional yang menuduh FIFA membantu praktik kejahatan perang.
Suara.com - Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) resmi membawa sengketa operasional klub Israel di wilayah pendudukan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
Langkah hukum ini diambil sebagai respon tegas atas kegagalan FIFA dalam menindak klub yang bermarkas di pemukiman ilegal Tepi Barat.
Dikutip dari MME, Palestina kini membidik jalur yurisprudensi internasional untuk membatalkan keputusan federasi sepak bola dunia yang dianggap tidak berpihak pada hukum.
Upaya ini menandai eskalasi konflik regulasi olahraga yang telah berlangsung selama belasan tahun tanpa solusi konkret dari pihak otoritas.
Eksistensi klub-klub tersebut dinilai melanggar kedaulatan wilayah yang secara hukum internasional telah dinyatakan sebagai area pendudukan ilegal.
Keputusan FIFA untuk tetap pasif didasarkan pada alasan bahwa status hukum Tepi Barat merupakan masalah internasional yang sangat kompleks.
Lembaga sepak bola tertinggi dunia itu memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun meski investigasi telah dilakukan sejak awal tahun ini.
Padahal, Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa pembangunan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat melanggar ketentuan hukum global.
Susan Shalabi selaku Wakil Presiden PFA menyatakan pihaknya telah menempuh segala jalur hukum yang tersedia di dalam internal organisasi FIFA.
Baca Juga: FIFA Kenalkan Aturan Baru Kartu Merah di Piala Dunia 2026 untuk Perangi Rasisme
"Karena kami telah menghabiskan setiap jalur hukum yang memungkinkan di FIFA, kami akan tetap mengikuti aturan, mengikuti buku panduan, dan kami akan mengajukan banding atas keputusan tersebut karena kami menganggapnya sangat tidak adil," ujar Susan Shalabi.
Proses banding ke CAS menjadi harapan terakhir bagi PFA untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak wilayah sepak bola mereka yang dirampas.
Shalabi menekankan bahwa pihaknya tidak akan berhenti berjuang meskipun proses birokrasi di FIFA memakan waktu hingga lima belas tahun.
"Dewan (FIFA) memutuskan setelah 15 tahun pembahasan mengenai masalah ini untuk tidak memutuskan. Jadi satu-satunya tindakan yang kami miliki adalah pergi ke CAS dan mengajukan banding atas hal itu. Kami akan menjalani seluruh proses sampai kami mampu mencapai keadilan," tambah Shalabi.
Kehadiran delegasi Palestina di kongres internasional juga sempat mengalami hambatan administratif terkait pengurusan visa keberangkatan mereka ke Kanada.
Meskipun sempat ada penolakan, tekanan diplomatik dan pemberitaan media akhirnya membuat sebagian besar permohonan visa pejabat PFA disetujui.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Jateng Jadi Basis Pelanggan Terbesar Indosat, Trafik Data Naik 10,4 Persen
-
DFSK E5 Plus Resmi Meluncur di GIIAS 2026 dengan Harga Spesial Mulai Rp479 Juta
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?