SuaraCianjur.id- Lanjutan sidang kasus dugaan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyeret nama Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin, di Pengadilan Negerib (PN) Tipikor Bandung, kembali dilanjutkan, Rabu (24/8/2022).
Agenda sidang kali ini masih sama, menghadirkan para saksi. Penyidik KPK masih berusaha membuktikan aliran dana dari Pemkab Bogor kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat.
Sebelumnya terungkap oknum BPK ternyata lebih aktif meminta uang kepada para kontraktor tanpa melalui pegawai Pemkab Bogor.
Dalam sidang kali ini Jaksa Penuntu Umum (JPU) KPK, menghadirkan empat orang pegawai BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Mereka dihadirkan di kursi panas untuk membuktikan apakah ada atau tidak aliran dana dari Pemkab Bogor kepada BPK.
Mereka adalah Anthon Merdiansyah sebagai pegawai BPK Jabar/Kasub Auditoriat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan seorang pegawai BPK Jabar/Ketua Tim Ad Interim Kabupaten Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa pegawai BPK Jabar/Pemeriksa, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah pegawai BPK Jabar/Pemeriksa.
Jaksa masih kesulitan untuk membuktikan perintah Ade Yasin kepada Ihsan Ayatullah yang menjadi terdakwa.
Sejauh ini sudah ada 35 saksi yang telah dihadirkan dalam proses berjalannya sidang. Tapi belum ada pembuktian jika Ade Yasin memberikan instruksi suap kepada petugas BPK.
Hingga kini justru oknum BPK Jabar yang ternyata lebih aktif melakukan usaha pemerasan dengan memanfaatkan peran dari terdakwa Ihsan Ayatullah.
Menurut Kuasa Hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar, mengungkapkan dakwaan KPK hingga kini lemah untuk menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.
Baca Juga: Wanita, Hindari Jenis Camilan Ini Karena Megandung Kolestrol Tinggi dan Sayangi Tubuhmu
"Lemah dan tidak ada kaitannya, saya yakin Ibu Ade Yasin bebas," kata Dinalara, didampingi tim kuasa hukum Roynal Pasaribu, Kepler Sitohang dan R Jourda Ugroseno.
Hal itu terlihat pada sidang Senin (22/8) pekan lalu, kalau Ihsan Ayatullah menegaskan tidak pernah mendapat perintah dari Ade Yasin. Diketahui jika Ihsan menjabat sebagai Kasubid Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.
Salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan seorang pengusaha pemilik Dede Print, bernama Dede Sopian ditanya oleh terdakwa, soal perintah Ade Yasin.
"Pernah melihat saya diberi perintah langsung oleh Ade Yasin soal BPK ini?" tanya Ihsan kepada Dede.
"Tidak pernah," jawab Dede secara singkat.
Setelah itu, Ihsan kembali bertanya pada Dede.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Asisten Raffi Ahmad Duduk di Kursi Komisaris Krakatau Posco, Siapa Mufli Budi Ananda?
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki
-
Janji Pramono Anung di HUT ke-499 Jakarta: Banjir Masih Ada, Tapi Tidak Akan Separah Dulu
-
Pramono Ungkap Biang Kerok Kemacetan Jakarta, 8 Juta Orang Keluar-Masuk Setiap Hari
-
Bielsa Ngamuk Usai Uruguay Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Maki-maki Diri Sendiri
-
Jalan Argentina ke Final Piala Dunia 2026 Terbuka Lebar: Lawan Terpetakan, Ujian Berat Menanti
-
Video Pemain Hampir Baku Pukul di Sesi Latihan, Pelatih Panama: Itu Normal
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!