Sebut Anies Capres Fantasi, Boni Hargens Sindir Koalisi Perubahan NasDem: Maunya Apa sih?

SuaraCianjur.id - Pengamat politik, Boni Hargens, menyebut Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) fantasi. 

Ia juga mempertanyakan maksud Partai NasDem yang mengusung koalisi perubahan bersama partai lain. 

Hal itu diungkapkan Boni dalam dialog di kanal youtube Indonesian Lawyers Club yang diunggah Sabtu (7/1/2023) dan dikutip cianjur.suara.com, Rabu (11/1/2023).

"Ini NasDem maunya apa sih sebenarnya? Dengan ada di kekuasaan, tapi sudah mengkampanyekan koalisi perubahan," kata Boni dalam dialog tersebut. 

Ia pun menyindir soal gagasan dari koalisi perubahan yang dipelopori Nasdem. 

Menurutnya, tidak jelas hal apa yang akan diubah oleh koalisi perubahan. 

"Sementara belum dirumuskan apa yang mau dibuah, sementara capresnya sudah ada," tutur Boni. 

Dalam kesempatan tersebut Boni menyebut ILC sebagai ruang berfantasi. 

Ia lantas menerapkan istilah itu terhadap Anies Baswedan yang diusung Nasdem sebagai bacapres. 

Baca Juga: KPK Kerja Sama dengan Polri Tangkap Lukas Enembe, Komisi III DPR Sebut Tak Perlu Ada Apresiasi

"Saya berpikir, jangan-jangan ini capres fantasi? di sini kita harus pastikan dulu," kata dia. 

Seperti diketahui langkah partai NasDem belakangan ini membuat hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas. 

Selain mengusung Anies, Nasdem juga jadi pelopor koalisi perubahan yang disebut-sebut juga bakal didukung Partai Demokrat, dan PKS. 

Kabarnya, koalisi tersebut akan segera dideklarasikan. 

Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie,menegaskan tidak ada aturan hukum yang dilanggar atas langkah partainya yang mencalonkan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. 

"Enggak ada koridor dan hukum yang kita langgar," kata pria yang akrab disapa Gus Coy tersebut dalam diskusi di ILC.

Gus Coy tak memungkiri bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan mengundang polemik. Menurutnya hal ini bisa menjadi pembelajaran bersama. 

"Tidak ada etika yang dijadikan standar bersama, bahwa parpol ketika masih dalam perjalan pemerintahan yang didukung, kemudian menyambut pemilu berikutnya tidak boleh mencalonkan siapa-siapa. Ini kan belum ada aturan," kata dia. (*)

SUMBER: YOUTUBE INDONESIA LAWYERS CLUB