Pengalaman Richard Menjalankan Perintah Atasan Jadi Pembelajaran Bagi Personel Polri

SuaraCianjur.Id- Seorang pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bernama Bambang Rukminto mengatakan bahwa peluang Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E untuk kembali menjadi anggota Polri sudah tertutup.

Dikutip dari Suara.com, "Kalau merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Peluang kembali menjadi anggota Polri maupun PNS Polri untuk seorang anggota yang sudah divonis pidana itu sudah tertutup,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Menurut Bambang, Richard Eliezer harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus diberhentikan dari Polri.

Hal tersebut sebagai risiko yang harus ditanggung oleh seorang bawahan dalam menjalankan perintah atasan.

Pengalaman Richard dalam menjalankan perintah atasannya untuk menembak rekannya sendiri, hendaknya menjadi pelajaran bagi personel Polri lainnya, agar meletakkan kepatuhan kepada aturan bukan kepada perintah atasan.

"Kita ingin membangun polisi yang profesional atau tidak? Kalau taat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah diampuni, artinya kita permisif pada pelanggaran dan jauh dari semangat membangun polisi profesional," ujar Bambang.

Dalam kasus ini, status Richard sebagai justice collaborator (JC) atau pengungkap fakta telah disetujui oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan keringanan hukuman

Namun, dalam sidang etik, pilihan Richard untuk patuh kepada atasannya dengan menjalankan perintah menembak rekannya sendiri dianggap sebagai bentuk ketidakprofesionalan.

Fakta ini harus dikesampingkan, karena situasi tersebut bukan dalam situasi perang atau operasi keamanan. 

Baca Juga: Trend Gamis yang Cocok Dipakai Saat Lebaran 2023

Bambang mengatakan sidang etik terhadap Richard Eliezer harus segera dilaksanakan setelah vonis hakim diketok (diputuskan). Putusan etik itu nantinya merujuk kepada PP Nomor 1 Tahun 2003.

Menurut Bambang, Richard Eleizer berpotensi terkena sanksi PTDH meskipun vonis yang diterimanya kurang dari dua tahun. Karena, aturan tentang masa tahanan kurang atau lebih dari lima tahun hanya ada dalam peraturan kapolri (Perkap).