PPP Belum Memutuskan Calon Presiden untuk Bergabung dalam Koalisi Besar

SUARA CIANJUR - PPP belum mempertimbangkan calon presiden untuk bergabung dalam koalisi besar yang sedang diperbincangkan. 

Hal ini dikarenakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang telah dibentuk dengan Golkar dan PAN, masih belum memutuskan calon presiden yang akan diusung.

"Sehingga di kemudian hari soal KIB, jangankan kita bicara koalisi besar wong di dalam KIB saja belum firm soal calonnya kan," ujar Juru Bicara PPP Usman Tokan.

Usman memastikan bahwa PPP saat ini belum memiliki keputusan pasti terkait calon presiden untuk koalisi besar yang kemungkinan akan dibentuk. PPP memilih untuk menunggu dan memperhatikan figur-figur yang tepat dan layak untuk diusung ke depan.

"Jadi PPP hari ini pada posisi seperti pernyataan bahwa kami masih melihat waktu kita masing panjang, masih melihat figur-figur yang muncul ke permukaan itu," jelas Usman.

Usman menganggap bahwa kemungkinan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan bubar di masa depan tidaklah mustahil. 

Menurutnya, hal ini bisa disebabkan oleh pola kerja dan komunikasi internal yang terkesan tidak berjalan dengan baik dan cenderung memainkan kepentingan sendiri. 

Dia menyatakan bahwa PPP akan mengamati perkembangan yang terjadi dan menyesuaikan strategi politiknya sesuai dengan keadaan yang ada.

Usman mengamati bahwa dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), beberapa pertemuan partai tidak dilakukan secara bersama-sama dengan mengatasnamakan KIB. 

Baca Juga: Gus Muhaimin Dukung Luhut Tolak APBN sebagai Jaminan Kereta Cepat

Sebaliknya, setiap partai mengadakan pertemuan terpisah dengan partai lain. Misalnya, Golkar bertemu dengan Perindo dan PSI, PAN bertemu dengan PBB, dan begitu pula dengan PPP dan partai lainnya. 

Menurut Usman, tindakan semacam itu menunjukkan adanya cara kerja dan pola komunikasi di internal KIB yang terkesan mandiri dan tidak solid, sehingga memicu kemungkinan pembubaran KIB di masa depan.

"Jadi ada analisa pihak tertentu bahwa KIB ini akan tidak solid atau pecah misalnya atau bubar. Bisa saja terjadi seperti itu kalau misalkan pola komunikasi politiknya kayak gini gitu ya," sebut Usman.

Menurut Usman, tiga partai dalam KIB seharusnya bisa bekerja sama secara kompak, bukan bertindak sendiri-sendiri, terutama dalam menerima kunjungan dari partai lain. 

Oleh karena itu, baik Golkar, PAN, dan PPP harus menerima kunjungan tersebut secara bersama-sama dan mengatasnamakan KIB, bukan mewakili partai secara terpisah.

"Kan kalau misalnya oke kalau kita mau menerima dari Gerindra, kalau kita mau nerima apa namanya ini PKB, kita mau nerima PSI, kita mau nerima dari PBB, kalau misalkan kita mau bilang kita koalisi KIB mau sudah bilang firm kan harusnya menerima mereka bareng dong. Kan begitu ya," papar Usman.