Pemerintahan Jokowi Kena Imbasnya, PDIP Minta Denny Indrayana Tanggung Jawab

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan pernyataan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu proporsional tertutup.

"Jadi dalam politik itu, kita mengikuti aturan main," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Hasto menegaskan bahwa pernyataan Denny Indrayana yang tanpa sumber jelas itu justru memunculkan tuduhan adanya skenario politik yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

"Kami sangat menyesalkan pernyataan bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik bahkan menuduh terjadinya suatu skenario-skenario politik tertentu yang sama sekali itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan presiden Jokowi," lanjutnya.

Hasto kemudian menilai, Denny seolah telah membawa yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya dibawa ke era pemerintahan hari ini.

"Bagi PDIP sangat nyata, dua kali pemilu bahkan ketika PDIP dalam pemerintahan, kenaikan yang diperoleh PDIP itu sangat realistis. Dan itu melalui kerja organik dari seluruh partai, tidak ada melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300 persen," tuturnya.

Ia pun meminta Denny mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya tersebut. Terlebih soal siapa pihak yang menjadi sumber dalam bocornya putusan MK tersebut.

"Kami bekerja secara organik mendapatkan dukungan rakyat. Sehingga sebaiknya beliau mempertanggung jawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari MK," ujarnya.

Lebih lanjut, di sisi lain ia mengatakan, bahwa PDIP pada prinsipnya selalu siap dengan sistem pemilu proporsional terbuka atau pun tertutup.

Baca Juga: Nama Baik MK Bisa Tercoreng Usai Bocor Dugaan Putusan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftsr terbuka maupun tertutup. Meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik kami mendorong proporsional tertutup. Tapi kami juga siap apapun yang diputuskan oleh MK," pungkasnya.