Mentan Dikabarkan Hilang Kontak, Surya Paloh Minta Syahrul Yasin Limpo Segera Kembali

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni turut menanggapi mengenai Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dikabarkan hilang kontak di luar negeri.

Menurut Syahroni, Syahrul Yasin Limpo sedang ada kegiatan di luar negeri. Ia yakin Mentan tersebut pulang ke Indonesia pada 5 Oktober 2023 mendatang.

"Pak Mentan lagi ada giat lain yang memang sudah terjadwal. Tapi, Pak Mentan akan masuk Indonesia tanggal 5 Oktober," kata Sahroni dalam keterangannya kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).

Bahkan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga memerintahkan SYL untuk segera kembali ke Tanah Air.

"Perintah ketua umum segera kembali ke Tanah Air. Setelah kembali, Pak Mentan akan menghadap ketua umum dahulu," jelas Sahroni.

Sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo dikabarkan hilang kontak usai dirinya diduga terseret kasus korupsi.

Berdasarkan kabar terakhir, Mentan dijadwalkan kembali ke Tanah Air usai kunjungan kerja di Roma, Italia.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi pun sampai tidak tahu keberadaan bosnya tersebut.

"Sampai hari ini kita masih mencari keberadaan pak menteri sampai detik ini belum ada kabar keberadaan pak menteri," kata Harvick di Istana Negara, Jakarta Selasa (3/10/2023).

Baca Juga: Deretan Drama Terbaru Kim Sun Ah: Should We Kiss First sampai Queen of Masks

Harvick sendiri hadir di Istana Negara untuk mewakili Mentan SYL mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait El Nino atau musim kemarau panjang.

Ia mengaku terakhir kali bertemu dengan Syahrul saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Setelah kembali ke Indonesia, ia belum mendapatkan kabar sedikitpun dari Syahrul.

"Belum tahu kita posisi terakhir. Belum ada sama sekali," sebut Harvick.

Harvick mengatakan dirinya mendapat arahan dari Jokowi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menteri untuk sementara.

"Secara otomatis karena saya pejabat yang satu kotak sama pak Menteri apalagi sama-sama dilantik presiden, tentu untuk mengisi kekosongan apalagi yang bersifat policy dan kebijakan keputusan strategis tentu tak harus berhenti," katanya.