Jokowi: Polri Dikeluhkan Publik karena Pungli, Cari-cari Kesalahan, hingga Hidup Mewah

Suara Denpasar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan keluhan publik kepada institusi Polri. Beberapa di antaranya adalah pungli, mencari-cari kesalahan, hingga gaya hidup mewah.

Untuk itu, dia meminta para pejabat kepolisian untuk memperhatikan gaya hidup mereka yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah situasi sulit yang dirasakan hampir semua elemen masyarakat.

Kecemburuan sosial akibat gaya hidup mewah para pejabat kepolisian, kata Jokowi, sangat berpotensi menimbulkan letupan sosial di tengah masyarakat.

Jokowi mengingatkan kepada kapolres, kapolda, pejabat utama, pejabat tinggi untuk mengerem total masalah gaya hidup.

"Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus, hati-hati, saya ingatkan hati-hati," kata Jokowi dikutip dari Antara, Sabtu (15/10/2022).

Dia menegaskan bahwa gaya hidup mewah adalah kebiasaan yang sebaiknya ditinggalkan sebagai masa lalu saja oleh para pejabat kepolisian.

Sebab, mereka tidak lagi bisa menyembunyikan gaya hidup mewah itu dengan keberadaan media sosial yang membuat rakyat leluasa memantau perilaku keseharian para pejabat kepolisian.

Dari laporan yang didapatnya, perihal gaya hidup mewah menjadi isu keempat dalam daftar keluhan terbanyak masyarakat terhadap institusi Kepolisian RI (Polri).

"Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu sebuah persepsi karena pungli (pungutan liar, Red), tolong diredam, sewenang-wenang tolong diredam anggota-anggotanya. Pendekatan yang represif dijauhi," kata Jokowi lagi.

Baca Juga: Kepercayaan Publik ke Polisi Kini di Titik Nadir Terendah, Kasus Ferdy Sambo Jadi Pemicu Awal

"Polri mencari-cari kesalahan nomor tiga, itu 19,2 persen. Dan keempat hidup mewah yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi menambahkan.

Jokpwi mengingatkan bahwa polisi adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan rakyat, sehingga para personel Polri harus selalu diingatkan untuk menjunjung tinggi pelayanan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat itu menjadi hilang atau kurang (kepercayaan, Red), karena apa pun Polri adalah pengayom masyarakat," ujar Jokowi lagi.

Jokowi mengatakan bahwa Polri sempat menjadi aparat penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik tinggi sebesar 80,2 persen pada November tahun lalu saat aktif terlibat penanganan Covid-19 dan vaksinasi.

Akan tetapi, tingkat kepercayaan publik itu turun drastis menjadi hanya 54 persen per Agustus, dengan peristiwa yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai titik balik citra Polri di mata masyarakat.(Antara)