Miris! 4 Tahun Jadi Wabup Purwakarta, H. Aming Cuma Dapat Gaji 3 Bulan, Bagaimana Bupati Anne Ratna?

Suara Denpasar – Miris! 4 tahun tahun jadi Wakil Bupati Purwakarta, H. Aming ngaku hanya menerima gaji dan tunjangan selama tiga bulan. Pendamping Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengaku setelah hanya tiga bulan atau tiga kali, dia tidak pernah menerima gaji dan tunjangan lagi. Kok bisa?

Hal itu diungkap H. Aming kepada wakil ketua Komisi IV DPR yang juga mantan bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi. Pernyataannya disampaikan melalui kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (1/12/2022).

“Kalau Pak Haji kan suka minta uang ke istri, emang gaji wakil bupati di kemanain,” tanya Kang Dedi.

Dalam video sebelumnya, yakni pada 11 November 2022 lalu, Kang Dedi memang sempat saling olok dengan Wabup Purwakarta, H. Aming. Kala itu, Kang Dedi Mulyadi menyebut H. Aming ini wakil bupati yang makannya minta ke kepala desa.

Kebetulan, istri H. Aming, Entin Suhartini merupakan kepala desa Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Nah, selama ini, meski H. Aming menjadi wakil bupati Purwakarta, namun dia sering minta uang dan makan dari istri.

“Ini wakil bupati yang makannya dikasih sama kepala desa. Ini wakil bupati yang gak pernah ngasih duit sama istrinya. Jujur, bener, nggak?” tanya Kang Dedi di hadapan para kepala desa, yang tayang di Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, 11 November 2022 lalu. 

H. Aming pun membenarkan. Namun, kala itu, H. Aming balik meledek Kang Dedi dengan pernyataan, yang penting tidak gugat cerai.
Setelah mendapat pertanyaan dikemanakan uang gaji dan tunjangannya, sehingga sampai meminta uang ke istri, H. Aming pun menjelaskan bahwa itu dia lakukan karena sudah laa tidak pernah menerima gaji dan tunjangan sebagai wakil bupati Purwakarta.

“Gaji wakil bupatinya saya hanya 3 bulan, Pak, megang (atau) menerima gaji,” kata H. Aming.

Nah, setelah hanya tiga bulan menerima gaji, H. Aming tidak pernah menerima gaji dan tunjangan lagi sampai sekarang. Kang Dedi pun menanyakan, kenapa bbisa dia tidak menerima gaji. 

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bongkar Cerita Awal Mula Ada Nama Ambu di Depan Anne Ratna Mustika

Akhirnya H. Aming pun menjelaskan bahwa dulu ada masalah urgen (mendesak) di pemerintahan saat H. Aming baru menjabat satu sampai dua bulan awal sebagai wakil bupati. 

Karena kala itu Pemda Purwakarta belum ada uang, akhirnya menggunakan SK Wabup Purwakarta sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank. Sehingga, pinjaman bank itu harus dibayar dengan mencicil dengan cara memotong gaji dan tunjangan wakil bupati.

“Akhirnya gaji dan tunjangannya habis untuk bayar setor bank?” tanya Kang Dedi.

H. Aming pun membenarkan. H. Aming menyatakan, gaji dan tunjangannya sudah dipotong untuk bayar bank dari bulan kempat sebagai wakil bupati sampai sekarang. Bahkan, jika dihitung, sampai dia berhenti jadi wakil bupati pada September 2023 cicilan di bank belum lunas. 

“Kalau nggak salah lewat 3 bulan (setelah selesai jadi wabup pada September). . Berarti habisnya itu nanti Januari 2024,” terangnya.

Kang Dedi pun menyatakan itu hal yang luar biasa. Padahal, itu masalah Pemda. Namun diambil alih Wakil Bupati, hingga mengorbankan gaji dan tunjangannya.

“Tanggung jawabnya diambil oleh wakil bupati? Saya nggak terusin seharusnya tanggung jawab siapa,” kata Kang Dedi.

Kang Dedi memang tidak meneruskan siapa yang mestinya bertanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab Anne Ratna sebagai bupati Purwakarta atau siapa. Juga tidak dijelaskan program apa di Pemda Purwakarta yang akhirnya pembayarannya dibebankan ke Wabup Purwakarta.

“Hebat betul mengorbankan gaji dan tunjangan. Selama jadi wakil bupati tidak menerima gaji dan tunjangan karena gaji dan tunjangan dipotong oleh bank untuk menutupi sesuatu yang urgent di pemerintah daerah dan sampai sekarang tidak ada yang ganti, tidak ada yang bayar?” tanya Kang Dedi.

“Tidak ada,” jawab H. Aming.

Kang Dedi menyatakan sebetulnya tahu riwayat masalah tersebut yang mengakibatkan Wabup Purwakarta sampai potong gaji dan tunjangan untuk menutup kegiatan atau program yang mestinya jadi tanggungjawab Pemda Purwakarta.

“Tapi saya nggak boleh cerita,” pungkas Kang Dedi. (*)