Suara Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pihak kejaksaan mestinya turun terkait rencana proyek Terminal LNG di Sidakarya, Denpasar, Bali. Sebab, terungkap beberapa kejanggalan terkait rencana proyek itu.
Paling terlihat adanya perubahan kawasan blok yang awalnya adalah blok perlindungan menjadi blok khusus oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali.
"Tahun 2021 berubah bloknya jadi blok khusus," kata ketua KEKAL Bali I Wayan Adi dalam tayangan YouTube yang dikutip denpasar.suara.com, Minggu 19 Februari 2023.
Jadi, ada gerakan sistematik untuk mengamankan dan melakukan perubahan blok. "Dalam kajian perubahan blok itu ada satu dokumen yang digunakan DKLH adalah proposal PT Dewata Energi Bersih," terangnya.
"Salah satu dasar perubahan blok itu anehnya adalah (proposal) milik salah satu PT (pihak swasta)," terangnya.
Dokumen soal proposal PT Dewata Energi Bersih ini juga yang dimintakan WALHI Bali dalam sidang di Komisi Informasi.
Selain itu, jelas dia, sebenarnya ada tiga sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi. Kedua adalah soal dokumen perjanjian kerjasama DKLH dan PT Dewata Energi Bersih terkait jumlah lahan hutan mangrove yang akan digunakan untuk proyek terminal LNG tesebut. Terakhir soal kakian lingkungan hidup.
Saat ini cuma diketahui lahan yang akan digunakan adalah 14 hektare. Jumlah yang begitu luas dan tentu akan mengganggu kondisi dan ekosistem daerah pesisir di wilayah Sidakarya maupun Sanur (Semawang) yang menjadi penyangga.
Dan, baru diketahui juga setelah pihak PT Dewata Energi Bersih menjelaskan bahwa pemegang saham mereka adalah PT Padma Energi sebanyak 80 persen dan Perumda Bali sebanyak 20 persen.
Baca Juga: Walhi Bali: DKLH Tidak Kooperatif, Melecehkan Marwah Persidangan
Dengan komposisi itu, sebenarnya, PT Dewata Energi Bersih bisa dikatakan anak perusahaan Pemuda Bali. "Kami cek kepemilikannya tidak berubah," tegasnya.
Jadi, dia juga mempertanyakan soal keterangan Humas PT Dewata Energi Bersih yang selama ini membangun opini bahwa perusahaan itu 51 persen sahamnya milik PLN dan 49 persen Perumda Bali, serta sisanya mitra strategis. ***
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
Terkini
-
Bobby Nasution Siapkan Kompetisi Desa, Hadiah Minimal Rp 10 Miliar!
-
Yu Beruk Meninggal Dunia, Jogja Kehilangan 'Ratu Panggung'
-
Dari 2.000 Meter ke 30 Hektare: Kisah Rosita dan Hutan Organik yang Tumbuh dari Keteguhan
-
23 Desa di Jember Dilanda Banjir, 7.445 Keluarga Terdampak dan Seorang Tewas Tersengat Listrik!
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Status Bendung Katulampa Naik ke Siaga 3, Air Kiriman Diprediksi Terjang Jakarta Malam Ini
-
OPPO Reno15 Series: Selfie Ultra Wide 0,6x, Baterai 7.000mAh untuk Aktivitas Anak Muda Tanpa Batas
-
Akting dengan Tatjana Saphira, Fadi Alaydrus PDKT Seminggu Buang Rasa Canggung
-
5 Rekomendasi Oli Mesin Vespa 2 Tak, Harga Mulai Rp40 Ribuan
-
Review Novel The Great Gatsby: Sisi Gelap American Dream