Suara Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pihak kejaksaan mestinya turun terkait rencana proyek Terminal LNG di Sidakarya, Denpasar, Bali. Sebab, terungkap beberapa kejanggalan terkait rencana proyek itu.
Paling terlihat adanya perubahan kawasan blok yang awalnya adalah blok perlindungan menjadi blok khusus oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali.
"Tahun 2021 berubah bloknya jadi blok khusus," kata ketua KEKAL Bali I Wayan Adi dalam tayangan YouTube yang dikutip denpasar.suara.com, Minggu 19 Februari 2023.
Jadi, ada gerakan sistematik untuk mengamankan dan melakukan perubahan blok. "Dalam kajian perubahan blok itu ada satu dokumen yang digunakan DKLH adalah proposal PT Dewata Energi Bersih," terangnya.
"Salah satu dasar perubahan blok itu anehnya adalah (proposal) milik salah satu PT (pihak swasta)," terangnya.
Dokumen soal proposal PT Dewata Energi Bersih ini juga yang dimintakan WALHI Bali dalam sidang di Komisi Informasi.
Selain itu, jelas dia, sebenarnya ada tiga sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi. Kedua adalah soal dokumen perjanjian kerjasama DKLH dan PT Dewata Energi Bersih terkait jumlah lahan hutan mangrove yang akan digunakan untuk proyek terminal LNG tesebut. Terakhir soal kakian lingkungan hidup.
Saat ini cuma diketahui lahan yang akan digunakan adalah 14 hektare. Jumlah yang begitu luas dan tentu akan mengganggu kondisi dan ekosistem daerah pesisir di wilayah Sidakarya maupun Sanur (Semawang) yang menjadi penyangga.
Dan, baru diketahui juga setelah pihak PT Dewata Energi Bersih menjelaskan bahwa pemegang saham mereka adalah PT Padma Energi sebanyak 80 persen dan Perumda Bali sebanyak 20 persen.
Baca Juga: Walhi Bali: DKLH Tidak Kooperatif, Melecehkan Marwah Persidangan
Dengan komposisi itu, sebenarnya, PT Dewata Energi Bersih bisa dikatakan anak perusahaan Pemuda Bali. "Kami cek kepemilikannya tidak berubah," tegasnya.
Jadi, dia juga mempertanyakan soal keterangan Humas PT Dewata Energi Bersih yang selama ini membangun opini bahwa perusahaan itu 51 persen sahamnya milik PLN dan 49 persen Perumda Bali, serta sisanya mitra strategis. ***
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Pengamat Soroti Manuver Politik di Balik Kasus Eks Jampidsus
-
Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
-
Simalungun Diguncang Gempa M 6,4: Getaran Terasa hingga Kabanjahe
-
Update Gempa NTT: 47 Nyawa Melayang, Ratusan Ton Bantuan Presiden Prabowo Mulai Dikirim
-
3 Wisatawan Asing Jadi Korban Gempa NTT, Tertimpa Reruntuhan Hotel
-
Gempat M 7,7 Tak Surutkan Pesona Labuan Bajo: Wisatawan Aman, Kapal Kembali Melaut
-
6000 Pelari Ramaikan Titan Run 2026, Jarak 17,8 Km Berbuah Rekor MURI
-
Tak Hanya Mobil Konvensional, BRI KKB Expo 2026 Juga Dukung Pembiayaan Kendaraan Listrik
-
Gempa NTT, Badan Geologi Minta Waspada Bahaya Susulan
-
BRI dan BRI Finance Perkuat Pembiayaan Kendaraan lewat BRI KKB Expo 2026