Suara Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pihak kejaksaan mestinya turun terkait rencana proyek Terminal LNG di Sidakarya, Denpasar, Bali. Sebab, terungkap beberapa kejanggalan terkait rencana proyek itu.
Paling terlihat adanya perubahan kawasan blok yang awalnya adalah blok perlindungan menjadi blok khusus oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali.
"Tahun 2021 berubah bloknya jadi blok khusus," kata ketua KEKAL Bali I Wayan Adi dalam tayangan YouTube yang dikutip denpasar.suara.com, Minggu 19 Februari 2023.
Jadi, ada gerakan sistematik untuk mengamankan dan melakukan perubahan blok. "Dalam kajian perubahan blok itu ada satu dokumen yang digunakan DKLH adalah proposal PT Dewata Energi Bersih," terangnya.
"Salah satu dasar perubahan blok itu anehnya adalah (proposal) milik salah satu PT (pihak swasta)," terangnya.
Dokumen soal proposal PT Dewata Energi Bersih ini juga yang dimintakan WALHI Bali dalam sidang di Komisi Informasi.
Selain itu, jelas dia, sebenarnya ada tiga sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi. Kedua adalah soal dokumen perjanjian kerjasama DKLH dan PT Dewata Energi Bersih terkait jumlah lahan hutan mangrove yang akan digunakan untuk proyek terminal LNG tesebut. Terakhir soal kakian lingkungan hidup.
Saat ini cuma diketahui lahan yang akan digunakan adalah 14 hektare. Jumlah yang begitu luas dan tentu akan mengganggu kondisi dan ekosistem daerah pesisir di wilayah Sidakarya maupun Sanur (Semawang) yang menjadi penyangga.
Dan, baru diketahui juga setelah pihak PT Dewata Energi Bersih menjelaskan bahwa pemegang saham mereka adalah PT Padma Energi sebanyak 80 persen dan Perumda Bali sebanyak 20 persen.
Baca Juga: Walhi Bali: DKLH Tidak Kooperatif, Melecehkan Marwah Persidangan
Dengan komposisi itu, sebenarnya, PT Dewata Energi Bersih bisa dikatakan anak perusahaan Pemuda Bali. "Kami cek kepemilikannya tidak berubah," tegasnya.
Jadi, dia juga mempertanyakan soal keterangan Humas PT Dewata Energi Bersih yang selama ini membangun opini bahwa perusahaan itu 51 persen sahamnya milik PLN dan 49 persen Perumda Bali, serta sisanya mitra strategis. ***
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
Terkini
-
Hasil Piala Dunia 2026, Meksiko Lolos Babak 16 Besar Usai Bungkam Ekuador 2-0
-
Tak Sampai 6.000, BBCA Diramal Hanya Bergarak Hingg level 5.900 Hari Ini
-
Media Sosial Membentuk Standar Baru Buat Perempuan: Inspirasi atau Tekanan?
-
Kylian Mbappe Tempel Lionel Messi! Perburuan Sepatu Emas Piala Dunia 2026 Makin Panas
-
Dokter Ungkap Bahaya 'Lelaki Tidak Bercerita', Bisa Picu Obesitas hingga Diabetes
-
6 Sepatu Skechers Hitam dengan Review Bintang 5, Ringan dan Nyaman Buat Sekolah atau Olahraga
-
Media Lokal Kunci Percepatan Edukasi Ekonomi Sirkular di Daerah
-
Draymond Green Tolak Kontrak Rp443 Miliar, Buka Pintu Lebar Bagi LeBron James ke Warriors
-
Gelombang Panas Eropa Makin Mematikan: Krisis Kesehatan Hingga Ancam Ketahanan Energi Nasional
-
Mulai Hari Ini, Potongan Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen