Hanung Bramantyo Dukung Pemerintah Cabut DNI di Usaha Bioskop

Suara.com - Hanung Bramantyo menyatakan dukungannya kepada pemerintah Indonesia soal rencana dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) di bidang usaha bioskop oleh  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementrian Perdagangan (Kemendag), juga didukung Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). 

"Justru dicabutnya DNI di usaha bioskop akan menempatkan para kreator film di Indonesia, berada selevel dengan para kreator film dari mancanegara," kata pimpinan rumah produksi Dapur Film ini kepada media di Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, tidak ada alasan para pelaku di industri film untuk menolak dibukanya DNI. Baginya, yang menolak DNI justru orang yang tidak punya rasa percaya diri.

"Mereka yang menolak itu orang-orang inferior, rendah diri, dan takut persaingan dan hanya memikirkan usahanya sendiri, karena takut bisnisnya terancam," ucapnya.

Suami Zaskia Adya Mecca ini melihat di masa depan akan ada pintu relasi antarpelaku di industri film semakin lebar. Begitu juga ada transfer ilmu pengetahuan.

Hanung menambahkan, dengan dibukanya DNI, pintu relasi antarpekerja film justru akan semakin terbuka lebar, dan dengan demikian ada transfer ilmu pengetahuan di dalamnya.

Dampak lainnya, kata dia, para pekerja film tidak perlu repot-repot menimba ilmu di luar negeri. "Karena pihak luar telah datang ke mari dan menjalin kerjasama dengan kita," katanya.

Dibukanya DNI di bidang usaha bioskop juga akan diapresiasi oleh pemimpin MD Entertainment Manoj Punjabi. Menurutnya, semakin banyak bioskop akan semakin bagus.

Manoj melihat akan ada kesempatan lebih besar untuk mendapatkan 20 juta penonton dari film-film yang diproduksi dalam negeri.  "Jadi, dibuka saja, kenapa harus takut,” ujar dia.

Ucapan setuju juga disampaikan Raam Punjabi selaku pimpinan Multi Vision Plus. Dia mengaku telah produksi film di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Bahkan tekah berproduksi di AS.

"Karena di sejumlah negara itu usaha bioskop telah lepas dari DNI," tuturnya.