Logonya Tak Dicantumkan, Badan Perfilman Indonesia Putus Hubungan dengan FFI: Ini Pengkhianatan

Suara.com - Festival Film Indonesia (FFI) 2025 akan kembali hadir sebagai ajang penghargaan bagi para insan perfilman Tanah Air dengan mengusung tema “Puspawarna Sinema Indonesia”.

Kabar ini pertama kali diumumkan melalui unggahan resmi di akun Instagram @festivalfilmid.

“Menyambut kembali Festival Film Indonesia 2025,” demikian informasi tersebut dikutip pada Jumat, 13 Juni 2015.

Namun pengumuman tersebut justru memicu kontroversi di kalangan pelaku industri film, khususnya Badan Perfilman Indonesia (BPI).

BPI bereaksi keras terhadap unggahan tersebut karena FFI tidak lagi menampilkan logo BPI yang sebelumnya selalu hadir dalam penyelenggaraan acara serupa.

BPI lalu mengunggah ulang postingan tersebut dan menuliskan pernyataan bernada kecaman terhadap FFI.

BPI bahkan secara tegas menyatakan pencabutan Surat Keputusan (SK) terhadap Komite FFI.

“Terima kasih logo BPI sudah ditiadakan. Dan dengan ini kami mencabut SK Komite FFI,” tulis unggahan yang ditulis akun resmi BPI.

Lebih lanjut, BPI menegaskan bahwa sejak peluncuran logo baru FFI 2025, mereka tidak lagi memiliki keterlibatan maupun tanggung jawab atas penyelenggaraan acara tersebut.

Baca Juga: Dibintangi Acha Septriasa dan Kevin Julio, Film Titip Bunda di Surga-Mu Mulai Syuting Hari Ini

“Dan terhitung sejak logo FFI 2025 ini diluncurkan, maka BPI tidak lagi bertanggung jawab atas penyelenggaraan FFI,” lanjut unggahan tersebut.

Tidak hanya itu saja, BPI menyebut bahwa pencabutan logo mereka adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemitraan dan kontribusi yang telah dijalankan bersama selama ini.

“Ini adalah bentuk pengkhianatan. Salam sinema,” tulis akun BPI di akhir unggahannya.

Namun hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak FFI terkait penghapusan logo BPI maupun tanggapan terhadap pernyataan BPI.

Sekilas tentang Badan Perfilman Indonesia (BPI)

Menurut informasi dari situs bpi.or.id, BPI dibentuk sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.