Bukan UU Anti-Flexing, Andovi da Lopez Sodorkan RUU Perampasan Aset untuk Sikat Pejabat Pamer Harta

Suara.com - Kritikan terhadap usulan UU Anti-Flexing dari Ahmad Dhani tak berhenti di bibir saja, Andovi da Lopez turut menawarkan solusi yang ia anggap lebih substantif.

Dalam video tanggapannya di Instagram, Selasa, 9 September 2025, Andovi menyebut bahwa sudah ada mekanisme hukum lain yang lebih efektif untuk mengatasi masalah pejabat dengan kekayaan tidak wajar.

Ia secara spesifik menunjuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai alat yang lebih tepat guna.

Menurutnya, RUU tersebut dapat menjadi instrumen untuk menelusuri asal-usul kekayaan seorang pejabat yang gemar memamerkan hartanya.

Dengan begitu, penegakan hukum bisa langsung menyasar pada kemungkinan adanya tindak pidana korupsi atau pencucian uang, bukan sekadar gaya hidupnya.

"Dan ada beberapa mekanisme yang bisa membantu kita untuk mencari tahu, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset," kata Andovi.

Lebih lanjut, Andovi mengakui bahwa RUU Perampasan Aset bukanlah instrumen yang sempurna dan memiliki celah.

Namun, ia meyakini bahwa pengesahan RUU tersebut bisa menjadi sebuah langkah awal yang signifikan untuk memulai perbaikan.

"Memang tidak sempurna, namun bisa menjadi langkah awal untuk mencari tahu kebenaran dan kekayaan orang-orang tersebut," jelasnya.

Baca Juga: Berapa Kekayaan Ahmad Dhani yang Usulkan UU Anti Flexing?

Menanggapi kekhawatiran bahwa RUU tersebut bisa dipolitisasi atau disalahgunakan, Andovi menyatakan bahwa risiko itu memang ada.

Tetapi, tidak seharusnya juga risiko itu dijadikan alasan untuk tidak bertindak, dan membiarkan kondisi saat ini terus berjalan tanpa perubahan.

Andovi sendiri sebelumnya menganggap UU Anti-Flexing tidak terlalu penting, karena terkesan memaksa pejabat untuk menahan diri pamer harta.

Mestinya, kesadaran akan hal itu datang langsung dari empati para pejabat itu sendiri.