Ganti Rugi CPNS Bodong Tembus Rp8,1 M, Ini Alasan Pihak Olivia Nathania Cuma Mau Bayar Rp615 Juta

Suara.com - Pihak Olivia Nathania dan Nia Daniaty mengambil sikap tegas dalam agenda aanmaning atau tegur eksekusi terakhir terkait kasus penipuan CPNS bodong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 1 April 2026. 

Dalam mediasi tersebut, pihak Olivia menyodorkan proposal perdamaian berupa cicilan, sementara pihak Nia Daniaty resmi melayangkan somasi kepada kuasa hukum korban.

Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas tuntutan 179 korban yang meminta ganti rugi senilai Rp8,1 miliar. 

Pihak korban sebelumnya secara terang-terangan menolak tawaran cicilan dari putri penyanyi senior tersebut dan mengancam akan melakukan penyitaan aset secara paksa jika tuntutan tidak segera dipenuhi.

Proposal Rp615 Juta dan Kondisi Finansial Olivia

Kuasa hukum Olivia Nathania, Wendo Batserin, menjelaskan bahwa kliennya telah mengajukan proposal penawaran sebagai bentuk itikad baik. 

Namun, angka yang ditawarkan bukan Rp8,1 miliar sebagaimana putusan perdata, melainkan Rp615 juta merujuk pada putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

"Klien kami, Ibu Olivia Nathania, ingin secara beritikad baik membayar di muka Rp100 juta. Kemudian sisanya ingin mencicil sebesar Rp7,5 juta sampai Rp10 juta per bulan sampai lunas. Angka yang kami ambil adalah angka yang tertera pada putusan pidananya di Rp615 juta," kata Wendo Batserin saat ditemui usai mediasi.

Wendo menambahkan, angka tersebut muncul berdasarkan pertimbangan riil kondisi finansial Olivia saat ini. Menurutnya, Olivia tidak memiliki harta benda yang bisa digunakan untuk melunasi tuntutan miliaran rupiah secara instan.

Baca Juga: Diminta Laporkan Balik Farhat Abbas, Denny Sumargo Malah Bilang Begini

"Proposal ini kami buat atas dasar pertimbangan yang riil terkait kondisi klien kami. Di situ kesanggupannya. Namun, proposal tadi memang ditolak oleh pihak sana (korban)," lanjutnya.

Bantahan Sita Jaminan dan Tuduhan Korban Fiktif

Rekan setim Wendo, Benny Daga, menyoroti aspek legalitas terkait ancaman sita aset yang terus digelorakan pihak korban. Benny menegaskan bahwa dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH), tidak ada mekanisme sita jaminan di luar putusan pengadilan.

"Putusan perdata yang dibuat itu tidak meletakkan sita jaminan. Tidak ada conservatoir beslag di situ. Kalau dibaca secara utuh, yang diminta itu ganti rugi, bukan sita jaminan. Jadi framing yang dibangun lawyer pihak sebelah bahwa itu sita jaminan, itu salah secara bahasa hukum," tegas Benny Daga.

Benny juga mencium adanya kejanggalan dalam jumlah korban yang menuntut. Ia mempertanyakan validitas 179 orang tersebut karena dalam setiap agenda mediasi, hanya sedikit orang yang muncul secara fisik.

"Masa ada kesepakatan pembayaran, lalu yang hadir hanya dua sampai tiga orang? Itu tidak realistis dan tidak logis. Menurut kami, itu fiktif. Maka syarat kami adalah prinsipal atau kuasa hukumnya harus bertemu langsung dengan para korban agar pembayaran ini tidak jatuh ke pihak fiktif," tambah Benny.