SuaraGarut.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjelaskan alasan dikeluarkannya arahan agar pejabat pemerintah tidak menggelar buka puasa bersama.
Arahan tidak menggelar buka puasa bersama tersebut, kata Jokowi, hanya berlaku bagi para menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Dengan demikian, arahan tidak menggelar buka puasa bersama hanya ditujukan untuk para pejabat di internal pemerintahan, bukan untuk masyarakat umum.
Penegasan itu disampaikan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/03/2023).
“Arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum,” kata Presiden dikutip dari setkab.go.id.
Jokowi mengungkapkan alasan dikeluarkannya arahan agar pejabat pemerintah tidak menggelar buka puasa bersama.
Ia menjelaskan, arahan itu semata-mata agar pejabat pemerintah mengedepankan semangat kesederhanaan dalam menyambut bulan puasa.
Apalagi, lanjutnya, saat ini kehidupan pejabat pemerintah menjadi sorotan masyarakat.
Presiden meminta agar anggaran buka puasa bersama dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, di antaranya pemberian santunan untuk fakir miskin, anak yatim, atau pasar murah.
Baca Juga: Mudik Gratis 2023 Pelindo, Siap-siap Buat yang Belum Dapat Tiket Pulang Kampung!
Dengan kegiatan itu, katanya, masyarakat yang membutuhkan akan lebih terbantu.
Itulah alasan Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar pejabat pemerintah tidak menggelar buka puasa bersama. (*)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Derbi Mataram PSIM vs Persis Tanpa Pemenang, Milo Puas Laskar Sambernyawa Curi Poin
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Sayap Kecil yang Menantang Badai