Pertemuan Dua Partai Berbeda Koalisi, Adi Prayitno: Nasib Airlangga dan AHY Maju di Pilpres 2024 Belum Jelas, Ini Sebabnya

SUARA GARUT - Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden RI ke-VI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) di Puri Cikeas Bogor, pada Sabtu, (29/04/2023).

Pertemuan kedua tokoh bangsa itu, berlangsung tidak lebih dari satu jam, membahas permasalahan isu terkini serta jelang pemilu 2024.

Di Puri Cikeas kediaman SBY, Airlangga Hartarto disambut dua putra Presiden Ke-VI Agus yudoyono dan Ibas Yudoyono.

Direktur Exsekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan, pertemuan keduanya tidak menyampaikan bagaimana nasib mereka maju di Pilpres 2024, terkait Capres dan Cawapres.

Kedua tokoh tersebut berkali-kali hanya membahas persoalan kekinian terutama persoalan politik jelang pemilu 2024.

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudoyono mengatakan jangan sampai ada pembelahan, karena ada benturan idiologi.

Jangan sampai kata AHY, politik identitas terulang seperti yang terjadi pada pemilu terdahulu.

Sepakat dengan AHY, Airlangga juga mengatakan jangan sampai Pemilu tahun 2024 menjadi pesta politik yang membelah bangsa menjadi dua.

Memaknai pernyataan keduanya, menurut Direktur Eksekutif Parameter politik Indonesia Adi Prayitno, hal tersebut hanya bersifat normatif.

Baca Juga: Demokat Kembali Digoyang, AHY Yakin Menang Hadapi PK Kubu Moeldoko

"Saya kira itu adalah satu pernyataan yang sifatnya normatif, dan bersifat himbauan supaya di 2024 tidak terjadi perbelahan yang cukup ekstrim," kata Adi Prayitno, dikutif garut.suara.com dari siaran CNN.Indonesia.

Menurut Adi Prayitno, politik yang mengunyah isu-isu berbasiskan agama ataupun isu-isu yang berbasiskan identitas.

"Di Pemilu sebelumnya terbukti cukup membelah rakyat di Indonesia secara umum," ujarnya. 

Selanjutnya kata Adi, jika mendengar pernyataan AHY, rata-rata mengkritik sistem politik dan suasana demokrasi yang ada di Indonesia.

AHY berpendapat kata Adi Prayitno, masyarakat dinilai takut untuk mengkritik.

Kemudian misalnya perbedaan politik dianggap sebagai sebuah ancaman, dan ada upaya untuk mengotak-atik sistem pemilu.