Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya dengan Partai Demokrat (PD) sepakat bahwa konsep Pemilihan Umum (pemilu) bukan the winner take it all atau yang menang mengambil segalanya.
"Ke depan, Partai Golkar dan Demokrat sepakat bahwa Pemilu itu bukan the winner take it all, tapi kami ingin Indonesia raya," kata Airlangga usai pertemuan pimpinan Partai Demokrat dan Partai Golkar di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023) malam.
Menurut Airlangga, konsep the winner take it all merupakan budaya kebaratan yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan tidak sesuai Pancasila.
"Kita bukan seperti di Amerika, demokrasi yang ke barat-baratan itu demokrasi yang the winner take itu all, sedangkan kita demokrasi pancasila. Jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri," ujarnya.
Airlangga mengaku ingin terwujudnya "pesta politik" yang bahagia di Indonesia, dengan tidak saling memecah-belah satu sama lain.
"Karena yang paling kita khawatirkan kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang mendalam. Demikian juga politik, ada luka yang mendalam dan tidak dalam waktu dekat sembuh, nah ini yang ingin kita tinggalkan," tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa Golkar dengan Partai Demokrat sepakat bahwa sebelum dan setelah pemilu, tetap bersama membangun negeri.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sepakat dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk tidak ada eksploitasi politik identitas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tadi Pak Airlangga betul sekali mengingatkan kepada kita semua jangan sampai Pemilu 2024 ini seperti ada pembelahan atau benturan keras antara anak bangsa sendiri," kata AHY.
Baca Juga: SBY-Airlangga Bertemu, Demokrat Dan Golkar Siap Koalisi?
Ia menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menyampaikan keprihatinannya atas benturan antar-ideologi yang pernah terjadi di Indonesia.
"Bukan hanya tidak sehat tapi juga berbahaya, dan banyak korban ya. Bukan hanya korban politik tapi juga korban jiwa, jangan sampai terjadi lagi dalam sejarah politik bangsa kita," ujarnya.
Partai Demokrat, kata AHY, akan menentang keras berbagai gerakan radikal yang berpotensi menghancurkan persatuan di Indonesia.
"Kami akan menentang keras apakah radikal kanan, radikal kiri, apapun yang ingin menghancurkan persatuan di negara kita. Saya pikir kita sepakat di situ, dan yang secara sadar mencintai negara kita akan menjawab hal yang sama," kata AHY. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Berbeda Tempat Duduk, Ketum Golkar, Ajak Demokrat Tingkatkan Komunikasi Jelang Pemilu 2024 , Airlangga Hartarto: Ciptakan Pemilu Dengan Kebahagiaan
-
SBY-Airlangga Bertemu, Demokrat Dan Golkar Siap Koalisi?
-
AHY Sebut Demokrasi Indonesia Menagalami Kemunduran: Jangan Sampai Hak Rakyat Dirampas dari Sistem Demokrasi Kita
-
Bertemu Ketum Golkar di Cikeas, AHY: Komunikasi dengan PKS dan Nasdem Tetap Jalan, Namun...
-
Pengamat: Golkar dan PAN Kemungkinan Merapat ke PDIP dan Dukung Pencapresan Ganjar
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024