Verval Ulang Data Best, BKN Tunda Pendaftaran CPNS dan PPPK Formasi 2023, Catat Jadwalnya Ini

SUARA GARUT - Badan Kepegawaian Negara (BKN), harus menunda pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK formasi 2023, akibat terkendala teknis.

Terkait hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB), akan segera menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait persiapan pengadaan CPNS dan PPPK.

Dikutip garut.suara.com, Senin, (31/07/2023), rakor persiapan pendaftaran CPNS dan PPPK akan digelar 3 Agustus mendatang.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aba Subagja menyebutkan penetapan formasi CASN 2023 menjadi tahapan awal pengadaan CPNS dan PPPK.

Aba menambahkan, 524 instansi pusat yang mengusulkan formasi PPPK 2023, akan menjadi undangan dalam rakor tersebut.

Selain itu kata Aba, intansi pusat diberikan kesempatan membuka formasi CPNS dan PPPK.

Berbeda dengan instansi daerah, hanya diberikan formasi PPPK saja.

Terpisah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen menyebutkan pendaftaran CPNS dan PPPK tidak bisa dilaksanakan pada Agustus ini.

"Belum bisa dibuka agustus ini," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.

Baca Juga: Pengamat Sebut Cak Imin Tak Layak, Godaan PDIP soal Lima Besar Cawapres Ganjar Biar keluar Koalisi Prabowo

Meski begitu Suharmen menjelaskan , akan ada penyerahan formasi terhadap instansi 3 Agustus mendatang.

Akan tetapi, kata Suharmen butuh waktu pihaknya mengupload ke sistem sscasn BKN.

BKN jelas Suharmen akan menunggu syinkronisasi formasi yang ditetapkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Bila hasil penetapan Menpan RB sudah sesuai dengan database sscasn, barulah pendaftaran dibuka, imbuhnya.

Suharmen ingin memastikan tidak ada lagi kendala saat upload databest ke sscasn.

Menurutnya pendaftaran CPNS dan PPPK akan terlaksana di bulan September 2023.

Oleh sebab itu, kata dia perlu dibersihkan sehingga perlu di verifikasi dan validasi (verval) ulang sebelum proses upload ke sscasn.

"Yang sering terkendala masalah teknis, misalnya nomenklatur jabatan tidak ada di databest, atau konsistensi jabatan dengan pendidikan yang keliru," pungkasnya. (*)