Kemenkes Janji Tingkatkan Akses Kesehatan bagi Disabilitas

Suara.com - Data WHO 2010 menyebutkan lebih dari satu milyar anggota masyarakat dunia adalah penyandang disabilitas. Artinya 15 dari 100 orang di dunia merupakan penyandang disabilitas dan diperkirakan 50 persen penyandang disabilitas tidak mampu membiayai pelayanan kesehatannya sendiri.

Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. H. M. Subuh, MPPM, Pemerintah akan berusaha memastikan bahwa seluruh pelayanan kesehatan terjangkau oleh penyandang disabilitas.

Antara lain dengan menghilangkan setiap hambatan masyarakat untuk menjangkau fasilitas kesehatan, melatih tenaga kesehatan agar mereka memahami masalah disabilitas termasuk hak penyandang disabilitas; dan melakukan investasi pada pelayanan spesifik seperti rehabilitasi.

"Kementerian Kesehatan berperan untuk melakukan upaya pencegahan primer dan sekunder, jangan sampai penyandang disabilitas jatuh pada kondisi tidak bisa apa-apa. Kita juga tingkatkan akses pelayanan kesehatan agar orang dengan disabilitas bisa mengaksesnya dengan mudah," ujar M. Subuh pada temu media peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kemenkes, Kamis (24/11/2016).

Lebih lanjut Subuh mengatakan bahwa meski memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas juga sama dengan orang-orang pada umumnya. Mereka bisa berprestasi dengan potensi yang dimiliki, sehingga stigma bahwa penyandang disabilitas tidak berguna harus dihilangkan.

"Mereka bukan menderita dengan keterbatasan mereka. Mereka bisa menyanyi, menari, melukis, sama dengan kita. Jadi jangan sampai kita merendahkan penyandang disabilitas," imbuh dia.

Di Jakarta sendiri penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas menurut Subuh baru sekitar 60 persen. Ia berharap agar semua sektor turut mempertimbangkan keberadaan penyandang disabilitas sehingga mereka bisa hidup normal seperti masyarakat pada umumnya.

"Yang paling mudah lihat sarana bagi disabilitas, ada nggak trotoar untuk penyandang disabilitas. Bagaimana sarana transportasinya, misalnya kalau di Jakarta Transjakarta menyediakan sarana untuk disabilitas enggak, WC di mall-mall menyediakan khusus pengguna kursi roda atau engga. Itu salah satu indikatornya," pungkas dia.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Buni Yani akan Melawan di Pengadilan