Suara.com - Bingung Kendalikan BPJS, Menkes Terawan Akui tak Punya Solusi?
Polemik Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata tidak selesai begitu saja dengan pemerintah menaikkan biaya iuran.
Apalagi tiga rekomendasi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, akhirnya tidak dipakai dan tetap memakai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait iuran kesehatan.
Karena hal ini dalam RDP selanjutnya bersama Komisi IX DPR RI, Menkes Terawan mengaku sedih dan kecewa karena tidak bisa mengendalikan BPJS Kesehatan.
"Artinya saya tidak punya rentang kendali untuk memaksa, kalau di militer itu kalau ada rentang kendali, enak. Atau ada kendali di siapa, itu enak, tapi kalau tidak ada ya memang repot sekali," ujar Menkes Terawan di Gedung Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).
Terawan bercerita jika dia mendapat saran melalui pesan WhatsApp jika iuran BPJS tetap akan dinaikkan. Padahal ia tidak ingin kenaikan itu terjadi, seperti hasil kesepakatan RDP dengan komisi IX DPR RI, yakni dengan mengambil salah satu rekomendasi solusi yang diberikan dirinya.
"Waktu itu saya sudah mendapatkan WA (whatsApp), dan WA saya teruskan untuk jangan melakukan penaikkan, dan WA itu sudah saya japri langsung ke BPJS bahwa jangan menaikkan, bahwa itu kesepakatan kita semua, waktu rapat dengan DPR dan itu saya sampaikan," kata Terawan.
Menanggapi anggota komisi IX dalam rapat ini yang diisi kekecewaan karena merasa dikhianati pemerintah yang tetap menaikkan iuran dan bertolakbelakang dengan apa hasil kesepatan RDP beberapa waktu lalu. Pemilik Terawan Theory itu juga mengalami kekecewaan yang sama.
Ia melanjutkan, sebagai bentuk kekecewaan ia rela menyatakan dengan jantan sebagai Menkes tidak punya solusi atas hal ini. Mengingat segala saran dan rekomendasi kesepakatan rapat tidak diindahkan pihak BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Banyak Peserta BPJS Minta Turun Kelas, Wapres Ma'ruf: Tidak Masalah
"Maksud saya itu adalah wujud kekecewaan saya untuk saya berani mengatakan bahwa saya tidak punya solusi. Kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan, dan itu ya buat saya, saya sedih sekali, sama dengan sodara-sodara saya di komisi IX dan karena itu izinkan saya untuk tidak memberikan jalan keluar mengenai itu," ujarnya.
Kata Terawan, untuk memberikan solusi ia membutuhkan kelengkapan data. Jikapun BPJS Kesehatan defisit ia tidak mendapat laporan pertanggungjawaban seberapa besar dan seperti apa defisitnya.
"Jadi saya lebih baik jantan mengakui bahwa, ya saya tidak bisa memberikan solusi kalau permasalahan tidak bisa dilaksanakan dan juga transparansi tidak bisa dikerjakan," tutup Menkes.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Standar Global Layanan Kesehatan Kian Ditentukan oleh Infrastruktur Rumah Sakit
-
Gaya Hidup Anak Muda: Nongkrong, Makan Enak, Tapi Kolesterol Jangan Lupa Dicek
-
Jaringan Layanan Kesehatan Ini Dorong Gaya Hidup Sehat Lewat Semangat "Care in Every Step"
-
Rekomendasi Minuman Sehat untuk Kontrol Diabetes, Ini Perbandingan Dianesia, Mganik dan Flimeal
-
Akses Perawatan Kanker Lebih Mudah dengan Fasilitas Radioterapi Modern
-
SEA Games Thailand 2025: Saat Kenyamanan Jadi Bagian dari Performa Atlet Indonesia
-
Gatam Institute Eka Hospital Buktikan Operasi Lutut Robotik Kelas Dunia Ada di Indonesia
-
Teknologi Kesehatan Makin Maju: CT Scan Generasi Baru Percepat Diagnostik dan Tingkatkan Kenyamanan
-
Mengapa Air Minum Hasil Distilasi Lebih Aman untuk Kesehatan? Begini Penjelasannya
-
Temuan Baru tentang Polifenol Spearmint: Pendukung Alami Memori, Konsentrasi, hingga Kinerja Mental