Distribusi Vaksin Covid-19 Indonesia Belum Merata ke Pedalaman

Suara.com - Saat ini, Indonesia sedang gencar melakukan program vaksin Covid-19 dengan target sasaran lebih dari 208 juta jiwa. Tapi, ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, salah satunya proses distribusinya.

Menurut Agus Sarwono, Lead Advokasi LaporCovid-19, proses distribusi vaksin Covid-19 masih belum merata ke wilayah pedalaman di Indonesia.

"Saat ini proses distribusi vaksin Covid-19 memang belum begitu merata. Masih banyak teman-teman di pedalaman yang belum mendapatkan vaksin," kata Agus Sarwono dalam webinar "Tantangan Vaksinasi Inklusif Bagi Masyarakat Adat & Kelompok Rentan".

Tapi, Agus mengaku paham dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas. Meski begitu, Agus menyarankan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 bisa sampai ke pelosok pedalaman.

Agus pun menyarankan pemerintah Indonesia untuk berkaca dari proses pendistribusian surat suara ketika pemilihan umum.

Jika distribusi surat suara pemilu bisa sampai ke pelosok daerah, maka vaksin Covid-19 seharusnya juga bisa sampai ke pedalaman.

"Kenapa tidak dengan vaksin Covid-19? Meskipun kita sangat tahu bahwa distribusi vaksin Covid-19 memang tidak mudah karena membutuhkan rantau dingin yang solid," katanya.

Namun, Agus berpendapat Indonesia sudah memiliki perencanaan proses vaksinasi Covid-19 yang tersusun sejak lama, mulai dari cara mencuri vaksin, mencuri kandidat vaksin, pengadaan hingga pendistribusian vaksin Covid-19.

Di samping itu, Agus juga menyarankan pemerintah untuk melakukan kampanye atau sosialisasi yang lebih luas mengenai proses vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat adat dan masyarakat yang tidak memiliki data kependudukan atau NIK.

Baca Juga: Peneliti Menemukan Virus Corona Covid-19 yang Menginfeksi Rusa Berekor Putih

Sebab, mulanya data kependudukan dimanfaatkan sebagai syarat untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi sekarang, masyarakat yang tidak memiliki NIK sudah bisa mendapatkan vaksinasi.

"Tapi sekarang ada hal baik. Karena masyarakat adat dan masyarakat yang tidak memiliki data kependudukan sudah bisa. Tapi perlu ada kampanye atau sosialisasi yang lebih luas dan jelas," jelasnya.