Indonesia di Ambang Krisis Dengue: Bisakah Zero Kematian Tercapai di 2030?

Suara.com - Di balik naik-turunnya angka kasus dengue setiap tahun, ada satu tantangan besar yang jarang disorot, bagaimana Indonesia bisa bertransformasi dari sistem kesehatan yang reaktif menjadi prediktif dan preventif, agar kematian akibat dengue benar-benar bisa ditekan hingga nol pada 2030.

Isu ini mengemuka dalam media briefing bertajuk “Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue” yang digelar oleh Takeda bersama pemerintah dan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue. 

Para pakar sepakat, perang melawan dengue tak lagi cukup dengan imbauan 3M Plus semata, melainkan membutuhkan kepemimpinan kolaboratif lintas sektor dan sistem berbasis data yang mampu memprediksi potensi wabah sejak dini.

Ketua Harian KOBAR Lawan Dengue, dr. Asik Surya, MPM, menekankan pentingnya kolaborasi yang visioner.

“Kepemimpinan untuk mencapai Zero Dengue Death harus mampu menjembatani ilmu dan kebijakan, serta menggerakkan masyarakat secara masif, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, hanya dengan kepemimpinan berbasis data Indonesia bisa beralih dari pendekatan reaktif menuju sistem prediktif yang benar-benar menurunkan angka kematian akibat dengue secara berkelanjutan.

Ancaman yang Kian Kompleks

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan hingga 28 Oktober 2025 sudah tercatat 131.393 kasus dengue dan 544 kematian, dengan 471 daerah kini masuk kategori endemis. 

Sementara itu, BMKG memperingatkan musim hujan 2025/2026 datang lebih awal dan lebih basah, kondisi yang berpotensi mempercepat perkembangbiakan nyamuk dan memperluas penularan.

Baca Juga: Setahun Tanpa Benny Laos: Ungkapan Rindu Mendalam Sherly Tjoanda Bikin Haru

“Data Kemenkes menunjukkan bahwa dengue merupakan ancaman yang terus meningkat dan hampir seluruh kabupaten/kota kini melaporkan kasus, meski sebagian masih sporadis,” jelas dr. Asik.

Ia menambahkan, data beban dengue di lapangan masih belum sepenuhnya tercermin karena banyak biaya tidak langsung seperti kehilangan produktivitas dan tekanan emosional keluarga.

Beban Ekonomi dan Sosial

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ghufron Mukti, MSc, PhD, mengungkapkan bahwa biaya klaim perawatan pasien DBD melonjak menjadi Rp2,9 triliun pada 2024, dengan lebih dari satu juta kasus rawat inap.

“Selain biaya medis, masyarakat menanggung beban sosial dan ekonomi yang besar,” katanya. “Inilah sebabnya pencegahan bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga strategi ekonomi nasional.”

Ia menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjamin pasien DBD untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan primer, dan dapat dirujuk sesuai indikasi medis, bukan sekadar permintaan pasien.