Informed Consent Bukan Sekadar Formalitas: Mengapa Dokter Wajib Bicara Langsung dengan Anda?

Suara.com - Pernahkah Anda merasa bingung saat diminta menandatangani tumpukan berkas sebelum menjalani operasi di rumah sakit?

Seringkali, dokumen yang disebut Informed Consent atau persetujuan tindakan medis hanya dianggap sebagai formalitas administratif belaka. Padahal, di balik selembar kertas itu, ada hak pasien yang sangat besar.

Berangkat dari keresahan akan maraknya sengketa medis akibat kurangnya komunikasi, sebuah buku berjudul "Informed Consent" resmi diluncurkan di Auditorium Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Jumat (19/6/2026).

Karya kolaborasi Jovita Irawati dan NM Rika Trismayanti ini hadir sebagai panduan segar bagi dokter maupun masyarakat luas.

Salah satu penulis, Assoc. Prof. Dr. Jovita Irawati menyoroti fenomena salah kaprah yang sering terjadi di rumah sakit.

Menurutnya, banyak tenaga medis yang menganggap informed consent hanyalah urusan tanda tangan di atas kertas agar prosedur administrasi beres.

"Buku ini ditulis untuk mencegah sengketa medis. Masalah hukum sering muncul karena pasien tidak mendapatkan informasi yang jelas sebelum tindakan dilakukan," ujar Jovita.

Ia menegaskan bahwa pemberian informasi tidak boleh "dilempar" ke perawat atau asisten.

"Dokter yang akan melakukan tindakan wajib bicara langsung dengan pasien. Tidak boleh didelegasikan kepada siapa pun yang tidak ikut menangani pasien tersebut," katanya.

Baca Juga: Executive Talk | Hoaks Kesehatan dan AI, Ini Pandangan RS Pelni

Selain soal komunikasi, buku ini juga membedah isu yang sedang hangat: keamanan data pasien.

Di zaman serba digital, data kesehatan sangat rawan disalahgunakan. Buku ini menawarkan tiga perlindungan utama bagi pasien:

Bebas Stigma: Pasien berhak atas kerahasiaan riwayat penyakitnya agar tidak mendapat label negatif dari lingkungan.

Ruang Konsultasi yang Aman: Rumah sakit wajib menyediakan ruang konsultasi yang privat agar pasien bisa bicara jujur tanpa rasa waswas didengar orang lain.

Hak Kontrol Penuh: Pasien adalah pemilik sah datanya. Mereka berhak menentukan siapa saja yang boleh melihat catatan kesehatannya.

Dr.dr. NM Rika Trismayanti, penulis lainnya, berharap buku ini bisa menjadi jembatan perubahan.