Jurus Rafael Alun Trisambodo Disebut Canggih, Denny Siregar Soroti Kinerja KPK: Masih Anak-anak Ternyata, Gampang Dibohongin

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo terus menjadi sorotan publik. Harta kekayaannya terus dipertanyakan. 

Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti pengungkapan kekayaan Rafael tersebut. 

"Kalo jurus Rafael Alun ini aja dibilang canggih ma KPK, lha trus gimana KPK bs deteksi kejahatan keuangan yg disimpen di negara2 tax haven ? @KPK_RI kita masih anak2 ternyata. Gampang diboongin," tulis Denny Siregar di Twitter yang dikutip pada Kamis (9/3/2023). 

Dikethui Setelah pengunduran dirinya ditolak, Rafael Alun Trisambodo akhirnya dipecat. 

Rafael Alun dipecat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Dirjen Pajak.

Melalui akun Twitter @KemenkeuRI, diumumkan pemecatan terhadap Rafael Alun Trisambodo setelah sebelumnya dicopot dari jabatan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran, akhirnya Rafael Alun dipecat," cuit pihak Kemenkeu dikutip Rabu (8/3/2023).

Sementara itu, Sekjen Kemenkeu Heru Prambudi mengatakan Rafael Alun dipecat karena pelanggaran berat.

Ayah dari tersangka penganiayaan Mario Dandy Satriyo tersebut juga dipastikan tidak akan mendapat uang pensiun.

Baca Juga: Alasan Indra Sjafri Coret 17 Calon Pemain Timnas Indonesia U-20, Salah Satunya karena IQ

"Kesimpulan dari hasil investigasi pelanggaran berat, pecat dan tidak dapat pensiun," kata Heru dalam konferensi pers, Rabu (8/3/2023).

Pemecatan Rafael Alun mengacu pada Peraturan Pemerinah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rafael Alun melakukan pelanggaran disiplin berat setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam dalam beberapa waktu terakhir.

"Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh membayar pajak serta gaya hidup pribadi dan keluarga tidak sesuai asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN," ujar Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 134 pegawai pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki saham di 280 perusahaan.

Dari temuan tersebut di antaranya, menggunakan nama istri untuk kepemilikan saham. Pola tersebut mirip dengan yang dilakukan Rafael Alun Trisembodo dengan mengatasnamakan dua perusahaan atas nama istrinya.