Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pembebasan pilot Susi Air yang dapat menggunakan pendekatan persuasif untuk melibatkan masyarakat dan instansi lokal.
Kepala Frits Bernard Ramandey yang merupakan Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, menyatakan bahwa tim yang dibentuk harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak agar pembebasan dapat dilakukan lebih cepat.
"Kami berharap negara ikut untuk membentuk tim khusus dalam rangka melakukan pembebasan Pilot Susi Air. Termasuk upaya menghentikan kasus kekerasan yang ada di Papua," terang Frits, Kamis (20/4/2023).
Tim tersebut harus juga lebih representatif dan memiliki otoritas untuk melaporkan langsung kepada Presiden Jokowi.
"Penyanderaan sendiri sudah lebih dari dua bulan namun belum ada titik terang, bahkan sampai jatuh korban jiwa," kata Frits
Menurut Frits, negara harus bertanggung jawab dalam situasi seperti ini, dan mengutamakan upaya persuasif dalam menyelesaikan kasus tersebut.
KKB juga telah menyatakan kesediaannya untuk membebaskan pilot Philips melalui jalur diplomasi, dan Komnas HAM Papua meminta agar operasi pembebasan pilot dilakukan melalui negosiasi. [ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123