Gerindra Angkat Mantan Anggota Komnas HAM Munafrizal Sebagai Juru Bicara

Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra mengangkat mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Munafrizal sebagai Juru Bicara (Jubir) Bidang HAM dan Konstitusi partai tersebut.

"Bappilu Gerindra mengangkat mantan anggota Komnas HAM periode lalu, Munafrizal, sebagai Juru Bicara Bidang HAM dan Konstitusi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dasco meyakini pengangkatan Munafrizal sebagai Jubir Bidang HAM dan Konstitusi di Partai Gerindra sudah tepat. Pasalnya, Munafrizal merupakan mantan aktivis 1998 dan lama bekerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Munafrizal yang juga mantan aktivis 1998 dan lama menjadi peneliti HAM, (dia) tentu paham semua aspek soal penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia," kata Dasco.

Selain itu, tambahnya, Munafrizal juga memiliki pengalaman sebagai peneliti di bidang tersebut.

"Tesis beliau di Melbourne University juga terkait HAM dan konstitusi," tambahnya.

Dasco berharap Munafrizal dapat melengkapi tim juru bicara yang sudah terbentuk di Partai Gerindra.

"Kami berharap bergabungnya Munafrizal bisa melengkapi para jubir yang sudah ada saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, Bappilu Gerindra telah mengangkat sejumlah jubir dari kalangan kelompok muda, yakni Ryzkyfirmansyah, Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono, dan tenaga ahli Fraksi Gerindra Dinnar Ajeng Ravianti.

Baca Juga: Sempat Dipertanyakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Dasco Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Diperlukan untuk Alasan Ini

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.