Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan perkembangan terbaru soal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagasnya bersama Gerindra.
Menurutnya, dalam waktu ke depan koalisinya sedang mempersiapkan membentuk tim ahli yang akan mengkaji desain politik dan pemerintahan.
"Perkembangan koalisi berjalan terus. Akan membuat tim ahli untuk mengkaji berbagai desain politik dan pemerintahan 2024," kata Cak Imin ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sementara di sisi lain, Cak Imin menyampaikan, usai koalisinya membentuk Sekretariat Bersama atau Sekber, pihaknya siap menerima tamu dari partai lain. Terlebih jika ada parpol lain mau bergabung.
"Kita juga siap menerima siapa saja tamu-tamu yang akan memberikan masukan, bekerja sama, dan juga partai-partai yang mau bergabung," ungkapnya.
Resmikan Sekber
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meresmikan Sekber Koalisi Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya pada Senin (23/1/2023).
Prabowo menyampaikan, peresmian Sekber tersebut sebagai bukti jika Koalisi Gerindra-PKB solid dan punya semangat membela rakyat.
"Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan besar kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat," kata Prabowo dalam sambutannya dalam acara peresmian Sekber, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).
Baca Juga: Terkuak! Nama Anies Ternyata Tak Dibahas saat NasDem Kumpul Bareng Gerindra-PKB
Prabowo mengatakan, diresmikannnya sekber tersebut sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerja sama politik yang sudah diputuskan dan sepakati bersama beberpa bulan lalu di Sentul, Jawa Barat, persisnya 13 Agustus 2022. Menurutnya, kerja sama yang sudah disepakati Gerindra-PKB adalah untuk menyongsong Pemilu 2024 mendatang.
"Dan selama ini, kerjasama itu kita laksanakan masing-masing partai konsolidasi di dalam untuk menyongsong menghadapi kewajiban kita semua, kewajiban WNI semua yaitu kewajiban konstitusional kita," tuturnya.
"Bahwa tidak lama lagi hampir satu tahun persis pada 14 Februari 2024 seluruh rakyat Indonesia akan melaksnakan hak kedaulatannya yaitu memilih pemimpin pemimpinnya dan wakil-wakilnya di lembaga legislatif," katanya.
Berita Terkait
-
NasDem Kunjungi Markasnya, Gerindra-PKB Bisa Ciptakan Tren Baru di Politik, Apa Itu?
-
Terkuak! Nama Anies Ternyata Tak Dibahas saat NasDem Kumpul Bareng Gerindra-PKB
-
Manuver Mendadak NasDem Dekati Gerindra-PKB, Bagaimana Nasib Koalisi Perubahan?
-
Gerindra Isyaratkan Bakal Ada Pertemuan Lanjutan Dengan NasDem, Bagaimana Nasib Koalisi Perubahan?
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024