Teka-teki Dibuka Kembali 'Kamus' Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Suara.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode kembali menyeruak. Wacana ini menuai kontradiksi dari sejumlah partai politik karena dinilai bertentangan dengan konstitusi jika dilaksanakan.

TERMUTAKHIR isu perpanjangan masa jabatan Presiden itu digaungkan oleh anggota Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.  

Ketua Dewan Penasehat DPP PKS, Tifatul Sembiring, meminta semua pihak menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, mengubah aturan konstitusi tidaklah mudah dilakukan. "Ya nggak mungkinlah itu, dasar konstitusinya apa? kita boleh punya ide, kita boleh berandai-andai, tapi lihatlah pada kosntitusi," kata Tifatul Ditemui Suara.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Menurutnya, melakukan amandemen untuk memperpanjangan masa jabatan presiden sekaligus menunda pemilu bukan perkara yang mudah. Harus ada kesepakatan semua Fraksi di MPR termasuk kelompok DPD untuk perubahan-perubahan tersebut.

Ia membandingkan dengan proses amandemen UUD untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara kembali saja butuh waktu lama.

Tifatul pun meminta pihak-pihak yang masih menggaungkan isu penundaan pemilu, terlebih perpanjangan masa jabatan presiden agar dihentikan. "Jadi nggak mudah untuk mengubah-ubah hanya untuk memperpanjang, hanya untuk tiga periode. Sudahlah tutup, kamus itu tutup saja," tuturnya.

Kendati begitu, Tifatul mengatakan, dirinya memang masih mendengar adanya pihak-pihak yang mencoba memunculkan terus isu tersebut. "Namanya juga manuver, ada kan selama ini sampai kumpul-kumpul deklarasi, sampai kemarin ada kelompok seniman apa itu yang menyatakan ingin mendukung. Sudahlah yang gitu-gitu jangan dikasih angin lagi ya, kasihan ya dikuyo-kuyo undang-undang dasar," tuturnya.

Mada dari itu, ia berharap agar isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dihentikan. Menurutnya, masih banyak orang yang masih ingin menjadi presiden. "Banyak orang lagi yang mau jadi calon presiden. Dua periode sudahlah, cukuplah, kasih kesempatan yang muda-muda," katanya.

Tak Ada Alasan Tunda Pemilu

Baca Juga: Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden, PKS: Sudah Tutup Saja Kamus Itu, Jangan Dikasih Angin Lagi!

Senada dengan Tifatul, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan, jika saat ini rakyat tak melihat adanya alasan agar pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang. "Sampai saat ini publik belum mendengar alasan mendasar penundaan pemilu," kata Masinton saat dihubungi.

Masinton bingung mengapa isu soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus muncul. Ia mengaku tidak mengetahui isu tersebut muncul dari pihak mana. "Kami nggak tahu datangnya aspirasi itu dari elemen mana," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengkritik isu penundaan Pemilu yang kembali mencuat. Menurut dia, jika penundaan Pemilu 2024 dilakukan maka bangsa akan ribut. "Sakit yang mewacanakan kembali soal tunda pemilu ini," kata Jansen saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa siang.

Menurutnya, jika wacana yang muncul soal perdebatan sistem proporsional terbuka atau tertutup atau soal perdebatan pemisahan Pilpres dengan Pileg, masih wajar dilakukan. "Kalau tadi wacanakan soal terbuka atau tertutup, pileg-pilpres dikembalikan terpisah atau tetap serentak, masih okelah walau waktu sudah mepet," ujarnya.

Jansen menuturkan, jika penundaan pemilu dilakukan kekinian, maka akan menimbulkan kericuhan di masayarakat. "Tapi Pemilu? itu agenda lima tahunan yang diatur konstitusi, menundanya akan buat ribut bangsa," kata dia.

Masih Ada Pihak Bermain