8 Poin Partai Ummat Frontal Akui Usung Politik Identitas, Apa Alasannya?

Suara.com - Partai Ummat secara blak-blakan menyatakan bahwa mereka mengusung politik indentitas jelang Pemilu 2024. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan partainya akan melawan narasi politik yang kosong serta menyesatkan dengan cara yang elegan. Salah satunya dengan menganut politik identitas.

Berkenaan dengan itu, berikut poin-poin Partai Ummat akui usung politik identitas dan alasan di baliknya.

1. Tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah

Politik identitas yang diusung Partai Ummat ini menyinggung terkait agama. Ridho Rahmadi menegaskan tanpa unsur agama, politik justru akan kehilangan arah.

2. Politik tanpa agama justru merupakan proyek sekularisme

Bagi Ridho, pemisahan agama dengan politik merupakan proyek sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan termasuk politik.

Politik yang tanpa moralitas agama justru akan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.

3. Politik identitas adalah politik yang pancasilais

Baca Juga: Pemilu 2024, Jumlah TPS di Sumbar Diprediksi Capai 17.552 Unit

Politik identitas justru adalah politik yang pancasilais. Hal ini berkaitan dengan Pancasila Sila ke-1 yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya agama menjadikan masyarakat mengerti ada yang salah.

4. Politik Indonesia selama ini sekularisme

Selain itu, Ridho menilai bahwa politik identitas di Indonesia selama ini yang dilihat hanya tentang agama. Padahal, politik identitas di Indonesia dikuasai proyek besar sekularisme.

5. Nilai agama memberi referensi yang absolut

Ridho juga menyampaikan jika agama dipisahkan dari politik, maka nilai agama dan moralitas agama juga terpisah.

Padahal, lanjutnya, nilai moralitas agama itu harus bisa memberikan referensi absolut yang permanen, serta tidak pernah berubah lintas zaman lintas generasi.

6. Mencontohkan LGBT sebagai fenomena

Ridho mencontohkan kondisi jika politik dipisahkan dari agama. Contohnya yakni aturan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Adanya LGBT jika menguntungkan bagi seseorang, maka dibawa ke sini.

7. Jika politik dipisahkan dari agama, maka kebenaran relatif situasional

Lebih lanjut, Ridho menyampaikan jika politik dipisahkan dari agama maka politik akan tanpa arah. Referensinya menjadi kebenaran yang relatif situasional.

Contohnya LGBT yang diadopsi dari daerah lain dan dianggap menguntungkan maka dibawa ke Indonesia.

8. Larangan berpolitik di masjid adalah hal yang salah

Rido menyampaikan bahwa narasi jangan berpolitik di masjid juga salah. Ia mengungkit masjid yang dibangun pada zaman Rasulullah yang diperuntukkan bertukar ide dan gagasan, termasuk tentang politik.

Kontributor : Annisa Fianni Sisma