Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan menutup diri untuk berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.
Menurutnya, seharusnya PDIP tidak perlu alergi dan khawatir dengan Koalisi Perubahan.
"Pertama, kalau merasa pemerintah sekarang pendukung perubahan dan sudah melakukan perubahan, seharusnya tidak perlu alergi dan khawatir dengan koalisi perubahan, sehingga sampai tidak mau berkoalisi dengan koalisi perubahan," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).
Menurutnya yang biasanya alergi dan khawatir dengan perubahan itu merupakan kelompok-kelompok pendukung status quo.
Ia mengatakan, perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat di Koalisi Perubahan merupakan aspirasi dan harapan masyarakat yang disampaikan ketika Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan para kader Demokrat menemui masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.
"Rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan dari kesusahan hidup yang mereka hadapi saat ini. Harga bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, terus melonjak. Belum lagi dengan harga listrik dan gas yang makin lama makin mencekik. Cari kerja susah. Pengangguran terus meningkat. Makin banyak orang yang jatuh miskin dan belum bisa pulih kondisi ekonominya sejak pandemi," tuturnya.
Selain itu, kata dia, dalam sektor penegakan hukum, keadilan dan demokrasi pun dirasa semakin jauh dari harapan. Menurutnya, dalam hukum hanya keras ke lawan politik, lembek ke kawan.
"Dari kasus pembunuhan yang dilakukan Sambo dan kawan-kawan, sampai tragedi Kanjuruhan. Indeks Persepsi Korupsi yang terus anjlok. Bahkan, kini indeksnya kembali ke 34," tuturnya.
Ia lantas membandingkan ketika era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dimana Indeks Persepsi Korupsi dianggap lebih baik.
Baca Juga: Masinton PDIP Pastikan Partainya Tidak Alergi dengan PKS
"Rakyat pun semakin takut berbicara berbeda dengan pemerintah di muka publik. Serangan para buzzer, doxing, peretasan akun, sampai ke penyebaran hoax dan fitnah bisa menerpa dan mengintimidasi mereka di ruang siber. Begitu pula dengan intimidasi yang menerpa rakyat di lapangan. Kasus Wadas merupakan satu di antara banyak contoh," pungkasnya.
Tutup Pintu Koalisi
Sebelumnya, PDIP memastikan tidak akan berjalan sendirian dalam menghadapi Pilpres 2024. Mereka akan terbuka berkoalisi, bahkan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Tetapi untuk Koalisi Perubahan yang sedang dibangun NasDem, PKS, dan Demokrat; PDIP dengan tegas menutup diri. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton dalam diskusi bertajuk Safari Elite Politik dan Pesan Damai Pemilu 2024 di DPR RI, Kamis (16/2/2023).
"Maka penjajakan penjajakan itu penting, kita bukan orang dulu baru ngumpul-ngumpulin tadi, kita menjajaki kerja sama dulu," kata Masinton.
"Artinya, kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf," Masinton menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil 3 Pelatih yang Dirumorkan Disodorkan ke PSSI sebagai Pengganti Kluivert
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 5 Rekomendasi Mobil Sunroof Bekas 100 Jutaan, Elegan dan Paling Nyaman
- Warna Lipstik Apa yang Bagus untuk Usia 40-an? Ini 5 Rekomendasi Terbaik dan Elegan
- 5 Day Cream Mengandung Vitamin C agar Wajah Cerah Bebas Flek Hitam
Pilihan
-
5 HP Layar AMOLED Paling Murah, Selalu Terang di Bawah Terik Matahari mulai Rp1 Jutaan
-
Harga Emas Naik Setelah Berturut-turut Anjlok, Cek Detail Emas di Pegadaian Hari Ini
-
Cerita Danantara: Krakatau Steel Banyak Utang dan Tak Pernah Untung
-
Harga Emas Turun Empat Hari Beruntun! Galeri 24 dan UBS Hanya 2,3 Jutaan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024