Suara.com - Partai Demokrat merespons perihal ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang jelas-jelas menyatakan enggan bergabung dengan Koalisi Perubahan yang digagas oleh Demokrat, NasDem dan PKS.
Deputi Bappilu Demokrat, Kamhar Lakumani menilai sikap Hasto tersebut terkesan sangat arogan dan tidak relevan menghadapi kehidupan bangsa Indonesia.
"Dalam konteks politik modern yang demokratis dan rasional, gaya politik eksklusif dan arogan seperti ini menjadi anakronis dan tak relevan. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompleksitas problematikanya semakin tinggi," ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).
Kamhar menilai Hasto memiliki pandangan politik yang sempit. Dia merasa PDIP seolah-olah terus memupuk rasa kebencian kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan.
"Jadi sulit dimengerti di masa seperti sekarang ini masih ada politisi yang berpandangan sempit seperti Bung Hasto. Karakter seperti ini yang tidak tepat bagi politisi. Ada kebencian yang terus dipupuk dan dipelihara terhadap Mas Anies," jelas Kamhar.
PDIP Ogah Gabung Koalisi Perubahan
Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak akan berkoalisi atau bekerja sama dengan partai-partai yang mengusung bakal calon presiden jadi antitesis Presiden Jokowi. Partai yang dimaksud yakni NasDem, PKS dan Demokrat.
Ia memastikan memang di Pilpres 2024 PDIP akan berkoalisi dengan partai lain selain NasDem, PKS dan Demokrat.
"Bergabung dengan koalisi itu maksudnya bergabung dengann koalisi yang tidak mengusung antitesa pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung bapak Anies Baswedan," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Baca Juga: Fokus Acara Rakernas PKS, Anies Minta Maaf Tak Bisa Hadiri Haul ke-12 Mendiang Zainuddin MZ
Hasto mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong. Soal urusan capres-cawapres nanti akan dilakukan dialog.
"Nanti dialognya siapa capres dan cawapres karena PDIP Perjuangan adalah pemenang pemilu kemudian ditinjau dari persepsi publik rakyat juga memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan kami mengucapkan terimakasih," tuturnya.
"Kemudian pak Jokowi juga kader PDI perjuangan tentu saja kami akan mendorong dialog-dialog itu dan keputusan ada di tangan ibu ketua umum," sambungnya.
Ia pun menjelaskan, mengapa PDIP tegas tidak akan bergabung berkoalisi dengan NasDem, PKS dan Demokrat, yakni karena faktor antitesa Jokowi. Terlebih karena melihat sosok Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta juga banyak tidak melanjutkan program Gubernur sebelumnya.
"Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan ini Mas Jarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari Gubernur ya saja udah antitesa banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," pungkasnya.
Berita Terkait
-
AHY Demokrat Tidak Perlu Deklarasi Anies Baswedan Hingga PDIP Tutup Pintu
-
PKS Ajukan Aher Jadi Cawapres Anies, Surya Paloh Bilang AHY Lebih Pantas
-
AHY Sebut Demokrat Tak Perlu Lagi Deklarasi Dukung Anies Seperti PKS: Kini Bagaimana Koalisi Perubahan Segera Terwujud
-
Hasto Nyatakan PDIP Tutup Pintu Berkoalisi dengan Koalisi Perubahan karena Dukung Anies, Begini Reaksi AHY
-
Hadiri Acara Haul ke-12 KH Zainuddin MZ, AHY Kenang Kata-Kata Dai Sejuta Umat di Hadapan Jemaah: Hidup Harus Seimbang
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024