Sama-sama Berbasis Islam, Pengamat Sebut PBB dan PPP Berpotensi Besar untuk Berkoalisi di Pemilu 2024

Suara.com - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menanggapi kunjungan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ke Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Senin (13/3/2023) kemarin.

Menurut Adi, kedua partai tersebut memiliki potensi besar untuk berkoalisi pada Pemilu 2024. Sebab, PBB dan PPP disebut memiliki latar belakang basis politik yang sama.

"Saya kira memang PPP dan PBB itu sama-sama memiliki irisan politik yang sama ya, sama-sama partai berbasiskan Islam," kata Adi saat dihubungi, Selasa (14/3/2023).

Terlebih, lanjut dia, kedua partai tersebut saat ini berada di gerbong yang sama, yaitu partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun, Adi menilai jumlah suara yang bisa disumbangkan PBB kepada PPP yang saat ini tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan terlalu signifikan.

"Karena PBB itu partai nonparlemen, kadang signifikasi suara dalam koalisinya juga tidak terlalu kelihatan," tambah Adi.

Meski begitu, PBB disebut tetap akan menambah amunisi suara bagi calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung KIB jika PBB ikut berkoalisi.

Sebelumnya, Yusril Ihza menyambangi kantor DPP PPP dan langsung disambut oleh Plt Ketua Umum PPP Mardiono Pada pertemuan itu, Yusril mengaku sempat mendiskusikan nama calon presiden yang akan diusung pihaknya.

"Tadi, PPP dan PBB sama-sama akan mendiskusikan sebenarnya siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan didukung, bagaimana koalisi ke depan dengan melihat perkembangan politik yang mutakhir," ucap Yusril, Senin (13/3/2023).

Baca Juga: Anies Dilabeli Isu Politik Identitas, Koalisi Perubahan Harus Kerja Ekstra Agar Diterima di NTT

Selain itu, Yusril dan Mardiono juga membahas perihal sistem pemilu terbuka dan tertutup yang saat ini santer dibicarakan publik karena adanya gugatan terhadap sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).