Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa penyelenggaran Pemilu kekinian lebih baik dari era orde baru dulu. Salah satunya ditandai dengan adanya lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
"Kalau saya mengukur sekarang ini, pemilu kita sekarang lebih bagus dari zaman Orba. Pemilu kita sekarang lebih baik dan lebih bagus karena hal berikut. Satu ada penyelenggara pemilu yang independen," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan kekinian ada KPU yang merupakan lembaga yang tidak di bawah Presiden. Dulu di era orba penyelenggaraan pemilu ada di bawah Kemendagri dan pengawasan pemilu ada di Kejaksaan Agung.
"Ini dua-duanya di bawah presiden. Maka dulu tidak independen. Kalau sekarang tidak boleh. Kedua, ada Bawaslu. Kalau misalnya perselisihan di bawah menyangkut kedisiplinan penyelenggara pemilu, adukan ke bawaslu. Selesai," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, kekinian sengketa pemilu tidak boleh di bawa ke pengadilan secara sembarang. Menurutnya, sengketa itu harus di bawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
"Enggak boleh urusan sengket pemilu dibawa ke pengadilan agama. Oh waktu itu petugas KPPS tidak salat dulu. Tidak boleh urusan sengketa pemilu dibawa ke pengadilan militer. Tidak boleh," tuturnya.
"Pengadilan militer itu pidana anggota TNI. Tidak boleh dilakukan pengadilan umum. Sekarang ini ada MK yang mengadili sengketa pemilu," Mahfud menambahkan.
Baca Juga: Mengingat Kembali Suara 2 Menko Jokowi yang Gaungkan Pemilu 2024 Ditunda
Berita Terkait
-
Para Tokoh Agama Kompak Deklarasikan Pemilu 2024 Bebas Politisasi Agama
-
Bantah Ingin Tunda Pemilu 2024, Partai Prima Siap Ikuti Verifikasi Ulang KPU, Asal...
-
Sepak Terjang 'Nendang' Partai Prima: Menang Gugatan, Bisa Verifikasi Ulang Pemilu 2024
-
Wow! Ada 1.610 Nama Bacaleg di Pemilu 2024 dari PDI Perjuangan Jateng
-
Ketua MKD: Wakil Rakyat Bukan Sekadar Jabatan Semata
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Makin Diminati, Penumpang LRT Jabodebek Capai 16 Juta Orang
-
Menteri Jerman Kunjungi Pabrik Bayer di Cimanggis, Soroti Energi Hijau
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional