Suara.com - Partai Demokrat mewanti-wanti pihak eksternal sebuah partai politik menjadi penentu dalam terbentuknya sebuah koalisi dalam Pemilu 2024.
Koordinator Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut setiap partai politik dijamin wewenangnya oleh konstitusi. Oleh sebab itu, dalam urusan koalisi dan pencalonan dia tidak ingin ada pihak luar yang semena-mena ikut campur.
"Tentunya kami tidak ingin ada pihak-pihak di luar partai, mohon maaf, menjadi team maker, mengatur-ngatur tolonglah," kata Herzaky dalam diskusi MNC Trijaya, Sabtu (8/4/2023).
Dia meminta pihak luar partai menghormati independensi yang sudah diatur dalam undang-undang. Demokrat dalam hal ini, juga mengklaim siap bertarung dengan siapapun calon presiden yang diusung oleh partai lain.
"Dijaga konstitusi loh ini, jadi kami siap. Hormati independensi partai politik," tegas dia.
Sebelumnya, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai Presiden Joko Widodo bakal menjadi King Maker jika silaturahmi beberapa partai politik yang digelar di DPP PAN menghasilkan penggabungan koalisi.
Awalnya Arifki menilai, jika kehadiran Jokowi dalam acara tersebut merupakan sinyal serius Jokowi terhadap calon penggantinya sebagai presiden.
"Kehadiran Jokowi pada kegiatan ini sinyal bahwa Jokowi serius terhadap calon penggantinya sebagai presiden. Pertemuan ini bisa saja menjadi agenda penggabungan dua koalisi, yaitu KIB dan KKIR," kata Arifki kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Baca Juga: Punya Kekuatan Sosial Politik, Jokowi Dinilai Jadi Kunci Wacana Koalisi Besar
Dalam acara silaturahmi tersebut memang hanya dihadiri oleh 5 partai saja, yaitu Gerindra, PKB, PAN, Golkar dan, PPP. Menurutnya, jika dalam acara itu bisa saja menghasilkan koalisi baru, dengan Jokowi sebagai King Maker.
"Agenda pertemuan ini bisa saja ada koalisi yang terbentuk, di mana Jokowi yang menjadi King Maker-nya," tuturnya.
Memang PDIP dan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tidak hadir dalam acara tersebut, dengan adanya hal itu kemungkinan 3 poros bakal terbentuk di Pilpres 2024.
"Koalisi Perubahan yang juga renggang akhir-akhir ini bakal sulit berkoalisi dengan PDIP. Selain itu, bergabungnya PDI-P dengan koalisi besar gabungan KIB dan KKIR bakal sulit," ujarnya.
Berita Terkait
-
Momen Presiden Jokowi Ajarkan Jan Ethes Blusukan hingga Bagikan THR kepada Tukang Becak Buat Haru Warga Solo
-
Analis: Wacana Koalisi Besar Tidak Terlepas Dari Bayang-bayang Jokowi
-
Cek Fakta: SBY Merengek Minta Bantuan Jokowi Setelah Digugat Rp.99 Triliun
-
Bakal Penuhi Undangan Gerindra Sore Ini, Ketum PAN Zulhas: Tindaklanjuti Gagasan Koalisi 'Kebangsaan' Besar
-
Sejarah Partai Berkarya: Didirikan Anak Soeharto, Kini Desak Tunda Pemilu 2024
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024