Suara.com - Partai Demokrat tidak melihat ada kans dari Mahfud MD bisa menjadi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan, kendati Menkopolhukam berlatar belakang Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama.
Sebelumnya kalangan NU lain yang diwacanakan berduet demgan Anies ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melihat peluang Mahfud menjadi cawapres justru ada di koalisi partai-partai di pemerintah saat ini. Mengingat kedekatan Mahfud dengan mereka, bukan dengan Koalisi Perubahan yang diusung NasDem, PKS, dan Demokrat.
"Kalau kita bicara Pak Mahfud misalnya, Pak Mahfud ini dekatnya dengan siapa, yang diincer jangan-jangan Pak Mahfud juga lagi ngincer nih, apakah ngincer di koalisi besar atau dia dengan PDIP kan kita nggak tahu nih," kata Herzaky di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, dikutip Kamis (13/4/2023).
Herzaky menegaskan Koalisi Perubahan telah memiliki kriteria cawapresnya sendiri, salah satunya ialah figur yang memiliki semangat perubahan. Tentang siapa saja kandidatnya, itu menjadi kewenangan Anies selaku bakal capres untuk dibahas bersama dengan tim kecil.
"Mana nih tokoh-tokoh yang punya semangat perubahan? Sangat terbatas. Lagi-lagi kami tidak akan terlibat dalam konteks atau perdebatan mengenai cawapres ini karena ini sudah ranahnya bacapres," ujar Herzaky.
Tokoh Nahdliyin untuk Anies
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam membedah calon wakil presiden berlatar belakang Nahdliyin yang cocok untuk Anies Baswedan. Ia menyebutkan sejumlah nama tokoh kultural Nahdliyin.
Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Baca Juga: Demokrat Soal 'Balas Dendam' Anas Urbaningrum: Salah Alamat Ke AHY-SBY, Yang Tangkap Dia Itu KPK!
Khusus Muhaimin dan Mahfud, Umam menilai keduanya belum memiliki elektabilitas yamg memadai. Terlebih Mahfud yang tidak memiliki kendaraan politik riil di parlemen, beda halnya dengan Muhaimin atau Cak Imin.
Sementara, untuk mendorong Khofifah menjadi cawapres Anies bukan perkara mudah. Ada sejumlah hal yang menjadi hambatan apabila Koalisi Perubahan nekat memasangkan Anies dengan Khofifah.
Selain karena tidak memiliki partai pengusung, Khofifah disebut-sebut memiliki kendala berupa isu hukum.
"Yang berpotensi menjegal dirinya jika memaksakan diri berlaga di kontestasi nasional," kata Umam dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).
Di sisi lain, predikat "sponsor utama" pencapresan Anies juga bisa menjadi batu sandungan bagi NasDem apabila mendorong Khofifah sebagai cawapres. Pasalanya, PKS dan Demokrat tidak berkesempatan ikut andil salam menentukan pasangan capres-cawapres.
Jauh sebelum menyerahkan urusan cawapres ke Anies, baik PKS dan Demokrat kukuh mengusulkan nama kader terbaik mereka sebagai pendamping. Mulai dari Wakil Ketua Majelid Syura PKS Ahmad Heryawan hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Berita Terkait
-
Demokrat Soal 'Balas Dendam' Anas Urbaningrum: Salah Alamat Ke AHY-SBY, Yang Tangkap Dia Itu KPK!
-
CEK FAKTA : Anies Baswedan Kalah Suara dengan Ganjar Pranowo
-
Tim Hukum Partai Demokrat Tuding Novum PK Kubu Moeldoko Bukan Bukti Baru
-
CEK FAKTA : Ganjar Pranowo Resmi Maju di Pilpres 2024? Anies Baswedan - Surya Paloh Kelabakan
-
Didukung Komisi III DPR, Mahfud MD Segera Bentuk Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp 349 T
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- Adly Fairuz Nyamar Jadi Jenderal Ahmad, Tipu Korban Rp 3,6 Miliar dengan Janji Lolos Akpol
- Inara Rusli Lihat Bukti Video Syurnya dengan Insanul Fahmi: Burem, Gak Jelas
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024