Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta harus mengantisipasi partai-partai politik yang akan mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya saat tahapan pendaftaran calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di hari terakhir. Diketahi pendaftaran Caleg mulai dibuka pada 1 Mei 2023.
Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono, menyatakan bercermin dari pendaftaran pada Pemilu 2019 lalu, sebagian besar parpol mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada hari terakhir penutupan pendaftaran.
Menurutnya peluang pendafataran di menit akhir tersebut berpeluang terjadi pada Pemilu 2024.
"Pasalnya, partai politik masih terkendala pada proses melengkapi syarat yang diminta oleh KPU sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” kata Arfianto dalam keterangannya, Jumat (28/4/2023).
Arfianto mengatakan, selain administrasi, ada juga partai yang masih kesulitan untuk merekrut masyarakat yang ingin menjadi bacaleg dari partainya.
Selain itu, kata dia, partai-partai masih dihadapkan dengan aturan untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa daftar bakal calon anggota yang ditetapkan oleh pengurus parpol peserta Pemilu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Atas dasar itu, untuk menyikapi potensi pendaftaran di hari-hari akhir, Arfianto mengimbau KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus tetap memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip dan asas pelayanan publik yang baik.
Menurutnya, jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa didiskriminasikan dan kehilangan haknya untuk mendaftarkan bacalegnya.
Arfianto juga mendorong partai-partai untuk menggalakkan sosialisasi sekaligus mendampingi para bakal calon untuk melengkapi dokumen persyaratan untuk pendaftaran bacaleg.
Baca Juga: Pasca Verifikasi Faktual Perbaikan, KPU RI Ungkap Alasan Partai Prima Tak Penuhi Persyaratan
"Selanjutnya, mendorong partai politik untuk meningkatkan sosialisasi dalam rangka rekrutmen bacaleg agar dapat melengkapi daftar bacaleg dan memastikan keterwakilan perempuan," tuturnya.
"Lebih jauh, parpol juga harus tetap memperhatikan kualitas dari bakal calon yang didaftarkan. Ketiga, mendorong parpol untuk melakukan desentralisasi kebijakan rekrutmen untuk caleg tingkat provinsi dan kabupaten/kota," sambungnya.
Untuk diketahui, KPU RI akan membuka pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif Pemilu 2024 dimulai tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023.
Berita Terkait
-
Hore! Pendaftaran Caleg Akan Segera Dibuka KPU Purwakarta, Catat Tanggalnya
-
Partai Prima Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024, Komisioner KPU RI: Tidak Memenuhi Syarat
-
Mantan Narapidana Boleh Nyaleg di 2024 Asalkan Memenuhi Syarat Ini
-
Pasca Verifikasi Faktual Perbaikan, KPU RI Ungkap Alasan Partai Prima Tak Penuhi Persyaratan
-
DPS Pemilu 2024 Lebih 205 Juta Orang, KPU Rilis Laporan Rekapitulasi di 38 Provinsi : Cek Detailnya di Sini
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
- 3 HP Murah dengan Kamera Underwater Rp2 Jutaan, Cocok Buat Foto dan Video dalam Air
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Usai OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Resmi Ditahan KPK
-
3 Rekomendasi Moisturizer untuk Mengecilkan Pori-Pori, Wajah Mulus dan Glowing
-
Di Balik Hibah Kapal Induk Italia, Ada Ambisi Kejar Tayang 5 Oktober yang Bisa Sedot Anggaran Jumbo
-
Resmi Pakai Rompi Oranye KPK, Bupati Lombok Barat Bungkam Soal 3 Perkara yang Menjeratnya
-
4 Hydrating Sheet Mask Ampuh Berikan Hidrasi Ekstra untuk Skin Barrier Kuat
-
Keluh Kesah PPPK Paruh Waktu Dinkes DKI di Balai Kota: Janji Setara ASN, Realita Jauh dari Kata
-
Pabrik Tekstil di Jepara Tumbang, 670 Orang Menganggur
-
Ironi Makan Bergizi Gratis: Mengapa Daerah 3T Masih Dianaktirikan?
-
Jangan Jerat Tersangka saja, Komnas HAM Dorong Korban Dapat Pemenuhan Hak Atas Pidana Korupsi
-
Gelar Sarjana vs AI: Menagih Aksi Pemerintah Atasi Krisis Kerja Gen Z