Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek ikut menanggapi soal pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK yang mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak ikut campur urusan politik jelang Pemilu 2024.
JK dalam pernyataannya sebelumnya meminta Jokowi meniru sikap Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Terkait hal itu, Awiek awalnya menghormati JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun organisasi. Namun ia mengingatkan, bahwa Megawati tak seperti yang disebutkan JK, menurutnya, Mega juga pernah mengurusi urusan pencalonan Pemilu sebelum jabatannya berakhir di 2004.
"Sekedar mengingatkan, ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya," kata Awiek kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Menurutnya, pertemuan ketua umum partai politik koalisi di Istana dengan tidak mengajak 1 anggota koalisi bukan kali ini saja terjadi, di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda.
Ia pun menjelaskan, pertemuan Presiden jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalag ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045.
"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," tuturnya.
"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," sambungnya.
Lebih lanjut, ia lantas menyindir balik JK kala masih menjabat sebagai wapres di 2019 dan berstatus sebagai dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca Juga: PKS Pede Tiga Daerah Ini Bakal Jadi Lumbung Suara Partainya di Pemilu 2024
"Pak JK Tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" tuturnya.
Kritik JK ke Jokowi
JK sebelumnya meminta Presiden Jokowi mengikuti sikap presiden terdahulu agar tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti sikap presiden sebelumnya, Megawati dan SBY.
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis-lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.
Berita Terkait
-
Luhut sampai Turun Tangan Jadi Bukti Keretakan Hubungan Jokowi - Paloh Kian Nyata
-
Tak Ada Kolerasinya, PKS Tetap Usulkan Aher Jadi Cawapres Anies Meski Didaftarkan Bacaleg Pemilu 2024
-
Mau Daftar Jadi Bacaleg Pemilu 2024, Ketua KPU Ini Pilih Mengundurkan Diri dari Jabatannya
-
Dari 580 Bacaleg yang Didaftarkan ke KPU RI, PKS Klaim 35,9 Persennya Perempuan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024