Suara.com - Penyataan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup telah membuat elit politik beradu argumen.
Sebelumnya, pernyataan Denny Indrayana itu ditanggapi oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui akun Twitternya pada Minggu (28/5/2023) lalu.
Dalam cuitannya, SBY menyebut pengubahan sistem Pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup bisa menimbulkan kekacauan politik atau chaos, mengingat tahapan Pemilu sudah berjalan.
PDI Perjuangan tanggapi cuitan SBY
Pernyataan SBY itu lantas ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kepada awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/5/2023), ia mengatakan, chaos politik bisa terjadi jika ada yang menyalahgunakan kekuasaan saat Pemilu dilaksanakan.
Hasto melanjutkan, sepatutnya seorang pemimpin memiliki sikap kenegarawanan dan bukan malah menakut-nakuti masyarakat lewat pernyataannya.
"Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen. Kami menang dengan cara konstitusional,. Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat," katanya.
Meski begitu, Hasto juga menyayangkan munculnya pernyataan Denny Indrayana mengenai adanya is pengubahan sistem pemilu tanpa menyertakan sumber yang jelas.
Menurut dia, pernyataan Denny itu malah membuat keruh perpolitikan Indonesia karena menciptakan spekulasi politik yang bisa berujung pada saling curiga.
Baca Juga: Muncul Ide Poros Keempat Koalisi, PDIP Malah Rayu Golkar, PAN dan PKB Dukung Ganjar
Demokrat balas PDI Perjuangan
Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menganggap SBY menakut-nakuti rakyat, ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Menurut dia, anggapan Hasto jika SBY menakut-nakuti masyarakat adalah tidak tepat dan bahkan cenderung menyesatkan.
"Apa yang disampaikan Bang Denny Indrayana dan Pak SBY sejatinya adalah cara mengaktifkan keawasan publik atau public awareness," ujar Kamhar kepada wartawan, Senin (29/5/2023).
"Ini agar terjadi kontrol publik atas berbagai proses hukum dan politik yang tengah berjalan, sehingga tak terjadi perselingkuhan dan persekongkolan antara eksekutif dan yudikatif," lanjutnya.
Seakan tak terima SBY disebut menakut-nakuti masyarakat, Kamhar lantas berbalik menyindir pernyataan Presiden Jokowi pada 2022 lalu.
Berita Terkait
-
Muncul Ide Poros Keempat Koalisi, PDIP Malah Rayu Golkar, PAN dan PKB Dukung Ganjar
-
CEK FAKTA: PKS dan Demokrat Murka, Anies Baswedan Pilih Pasangan Cawapres dari Luar Koalisi
-
CEK FAKTA: Hary Tanoe Perintahkan Karyawan MNC TV Dukung Anies Baswedan
-
Bikin SBY Panas Dingin, Inilah Jejak Moeldoko di Kasus Kudeta Demokrat
-
Ganjar Pranowo Sulit jadi Presiden? Hendri Satrio: Budak Partai
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024