Suara.com - Front Persaudaraan Islam (FPI) hingga saat ini belum menentukan poros politik dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Umum FPI, Buya Husein saat dihubungi oleh wartawan.
"Iya, belum (menentukan capres yang akan didukung)," tulis Husein dalam pesan Whatsappnya saat dihubungi Suara.com pada Minggu (20/08/2023).
Saat ditanyai soal dukungan FPI kepada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Husein secara tegas mengungkap pihaknya ogah mendukung Prabowo. Bagi para anggota FPI dan jajarannya, Prabowo bukanlah calon yang ideal untuk menjadi capres.
"Nggak (kami dukung) karena bagi kami (Prabowo) belum memenuhi kriteria calon pemimpin yang baik,” lanjut Husein.
Ia menyampaikan bahwa FPI memiliki 5 kriteria capres yang akan didukung. Dari para capres yang muncul di publik, baru Anies Baswedan yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria FPI.
“Kita kan juga tahu track record si PS (Prabowo Subianto). Itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria calon pemimpin yang baik,” ungkap Husein.
FPI sendiri sempat dibubarkan pemerintah pada akhir tahun 2020, sebelum akhirnya kembali lagi dengan nama baru. FPI diketahui sebagai organisasi yang masih memiliki kekuatan cukup besar di masyarakat.
Lalu, seperti apa sejarah pembentukan FPI ini? Simak inilah selengkapnya.
FPI dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998, atau tepat 4 bulan setelah Presiden Soeharto dipaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden.
Kemunculan berbagai organisasi Islam setelah reformasi, termasuk FPI, menimbulkan gejolak besar dan lekat dengan isu politik Islam.
Pembentukan FPI ini digagas oleh Muhammad Rizieq Shihab atau dikenal dengan nama Habib Rizieq. Tujuan dibentuknya FPI secara garis besar yaitu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar sebagai pedoman bagi setiap anggotanya.
Semakin hari, nama FPI pun sering dikaitkan dengan gerakan fanatik Islam yang dianggap sering mencoreng nama baik agama. Berbagai aksi demonstrasi pun dilakukan.
Salah satunya terjadi di penghujung tahun 1999. Kala itu ribuan simpatisan FPI melakukan demonstrasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Sutioyoso. Mereka menuntut Pemerintah DKI Jakarta agar menutup tempat ‘maksiat’ seperti kelab malam, panti pijat, bar, dan tempat hiburan lainnya selama bulan puasa.
Tak hanya itu, publik mungkin masih ingat dengan aksi ribuan demonstran yang tergabung dalam Aksi 212 pada tahun 2016 lalu. Kala itu, FPI mendesak agar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dihukum dalam kasus dugaan penistaan agama.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Digadang-gadang Jadi Bakal Cawapres, Yenny Wahid Bakal Ziarah ke Makam Gus Dur: Tunggu Petunjuk Bapak, Bapak Sendiri
-
Garang! Inilah Peluang Ganjar dan Anies Duet Jadi Capres-Cawapres di Pilpres 2024
-
Anis Ingatkan Intervensi Negara Luar di Pilpres 2024: Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Kepentingan Asing
-
Jadi Kandidat Cawapres 2024, Yenny Wahid Bakal Minta Petunjuk ke Makam Gus Dur
-
BEM UI Pastikan Adu Gagasan Prabowo, Anies dan Ganjar Digelar 14 September 2023!
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024