Suara.com - Front Persaudaraan Islam (FPI) hingga saat ini belum menentukan poros politik dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Umum FPI, Buya Husein saat dihubungi oleh wartawan.
"Iya, belum (menentukan capres yang akan didukung)," tulis Husein dalam pesan Whatsappnya saat dihubungi Suara.com pada Minggu (20/08/2023).
Saat ditanyai soal dukungan FPI kepada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Husein secara tegas mengungkap pihaknya ogah mendukung Prabowo. Bagi para anggota FPI dan jajarannya, Prabowo bukanlah calon yang ideal untuk menjadi capres.
"Nggak (kami dukung) karena bagi kami (Prabowo) belum memenuhi kriteria calon pemimpin yang baik,” lanjut Husein.
Ia menyampaikan bahwa FPI memiliki 5 kriteria capres yang akan didukung. Dari para capres yang muncul di publik, baru Anies Baswedan yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria FPI.
“Kita kan juga tahu track record si PS (Prabowo Subianto). Itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria calon pemimpin yang baik,” ungkap Husein.
FPI sendiri sempat dibubarkan pemerintah pada akhir tahun 2020, sebelum akhirnya kembali lagi dengan nama baru. FPI diketahui sebagai organisasi yang masih memiliki kekuatan cukup besar di masyarakat.
Lalu, seperti apa sejarah pembentukan FPI ini? Simak inilah selengkapnya.
FPI dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998, atau tepat 4 bulan setelah Presiden Soeharto dipaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden.
Kemunculan berbagai organisasi Islam setelah reformasi, termasuk FPI, menimbulkan gejolak besar dan lekat dengan isu politik Islam.
Pembentukan FPI ini digagas oleh Muhammad Rizieq Shihab atau dikenal dengan nama Habib Rizieq. Tujuan dibentuknya FPI secara garis besar yaitu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar sebagai pedoman bagi setiap anggotanya.
Semakin hari, nama FPI pun sering dikaitkan dengan gerakan fanatik Islam yang dianggap sering mencoreng nama baik agama. Berbagai aksi demonstrasi pun dilakukan.
Salah satunya terjadi di penghujung tahun 1999. Kala itu ribuan simpatisan FPI melakukan demonstrasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Sutioyoso. Mereka menuntut Pemerintah DKI Jakarta agar menutup tempat ‘maksiat’ seperti kelab malam, panti pijat, bar, dan tempat hiburan lainnya selama bulan puasa.
Tak hanya itu, publik mungkin masih ingat dengan aksi ribuan demonstran yang tergabung dalam Aksi 212 pada tahun 2016 lalu. Kala itu, FPI mendesak agar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dihukum dalam kasus dugaan penistaan agama.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Digadang-gadang Jadi Bakal Cawapres, Yenny Wahid Bakal Ziarah ke Makam Gus Dur: Tunggu Petunjuk Bapak, Bapak Sendiri
-
Garang! Inilah Peluang Ganjar dan Anies Duet Jadi Capres-Cawapres di Pilpres 2024
-
Anis Ingatkan Intervensi Negara Luar di Pilpres 2024: Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Kepentingan Asing
-
Jadi Kandidat Cawapres 2024, Yenny Wahid Bakal Minta Petunjuk ke Makam Gus Dur
-
BEM UI Pastikan Adu Gagasan Prabowo, Anies dan Ganjar Digelar 14 September 2023!
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024