Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan sepakat KPK harus diawasi meski berdiri sebagai lembaga yang independen.
Masalahnya, menurut Anies, KPK kini sudah tidak lagi bisa independen. Lantaran para pegawainya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Karyawan KPK menjadi ASN, sebagaimana ASN yang lain otomatis mereka sudah tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri," ujar Anies dalam acara Mata Najwa di UGM, Yogyakarta, dikutip Suara.com, Rabu (20/9/2023).
Artinya, para pegawai KPK harus tunduk kepada instruksi presiden. Oleh sebab itu, Anies mendorong KPK bisa kembali menjadi lembaga antirasuah yang bersifat independen.
Namun begitu, Anies sepakat jika KPK juga diawasi oleh lembaga pengawas.
"Tidak kalah penting bahwa KPK itu selain dibuat independen tetapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini, ini semuanya manusia," ucap Anies.
"Dan manusia mempunyai kecenderungan mendapatkan kekuasan dan dia bisa abuse kepada kekuasaan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Anies menuturkan KPK harus diberi wewenang yang besar untuk memberantas korupsi. Di sisi lain, KPK juga harus memiliki sistem pengawasan yang ketat.
Anies percaya di KPK masih banyak orang-orang berintegritas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Janji Ganjar Pranowo Berantas Korupsi di Tanah Air: Kuatkan KPK dan Revisi Regulasi
"Masih banyak orang -orang baik yang masih bertahan yang selalu menjaga integritas di dalam tubuh KPK," jelas Anies.
Berita Terkait
-
Profil Walbertus Wisang, Tenaga Ahli Kominfo Ditangkap Usai Jadi Saksi Johnny G Plate
-
Anies Sebut Alat Negara Periksa Pajak Pengusaha yang Dukung Dirinya, Jubir Kemenkeu: Tidak Benar!
-
Jawaban Anies Ditanya Najwa Shihab Soal Biaya Selama Keliling Sosialisasi: Sudah Habis Uang Berapa?
-
Viral Blunder Jadi Trending Topic, Ternyata Netizen Sindir Ganjar Pranowo di Mata Najwa: Cara Ngomongnya Songong
-
Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Sofia Balfas Jadi Tersangka
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024