Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan bakal netral apabila nantinya dilantik menjadi Panglima TNI. Ia juga mengklaim tak bakal ada intervensi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Agus ketika ditanya soal kedekatannya dengan Jokowi. Majunya Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI dinilai oleh sebagian pihak karena ada campur tangan Jokowi.
Bagaimana tidak, Agus pernah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta periode 2009-2011.
Itu bersamaan dengan Jokowi yang tengah menjadi Wali Kota Solo.
Awalnya, Agus membantah memiliki kedekatan khusus dengan orang nomor satu di RI tersebut.
"Nggak ada lah, nggak ada. Saya sama siapa pun deket kok," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Menjawab segala tudingan, Agus menekankan sebagai perwira aktif, dirinya mengedepankan netralitas, sebagaimana aturan yang ada.
"Yang jelas kita punya koridor, ya, netralitas. Jadi yang pertama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di situ memang sudah di Pasal 39. Klausalnya itu bahwa TNI tidak boleh berpolitik," kata Agus.
"Kemudian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di situ disampaikan bahwa apabila TNI aktif berpolitik akan dikenakan sanksi pidana dan tindak disiplin, itu saja koridor yang akan kita lakukan," sambungnya.
Baca Juga: Panglima TNI Ultimatum Prajurit Tak Netral di Pemilu 2024: Ada Penindakan Hukum!
Sebelumnya, kedekatan Agus dengan Jokowi sempat disinggung dalam rapat kerja antara Komisi I dengan Panglima TNI beserta KSAD, KSAL, dan KSAU. Sorotan itu disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta.
Sukamta menyampaikan dirinya sempat mendapat pertanyaan dari media perihal kedekatan Agus dan Jokowi.
"Waktu Pak Jenderal Agus masih Wakasad menjelang dilantik menjadi KSAD, banyak teman-teman media menanyakan ke saya, menekankan banget, mempertanyakan, kira-kira pak calon KSAD sebagai orang yang dekat dengan presiden dan punya TNI, punya calon presiden, kira-kira apakah tidak berbahaya bagi NKRI? Itu pertanyaan media," tutur Sukamta.
Sukamta lantas menjawab pertanyaan tersebut.
Ia yakin TNI masih mengutamakan netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Saya menjawab, NKRI ini terlalu besar, harganya terlalu mahal kalau TNI itu bermain di dalam politik praktis seperti ini, dan saya yakin sekali TNI sudah sangat dewasa untuk mengambil sikap, sehingga saya percaya kedekatan-kedekatan personal maupun kelembagaan dengan person tertentu itu tidak akan membuat TNI bermain-main dalam urusan menjaga NKRI," kata Sukamta.
Berita Terkait
-
Breaking News! Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK karena Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat
-
Tahun 2024 jadi Tonggak, Jokowi: Indonesia Bisa Melompat Maju atau Tidak
-
Jokowi Sebut Situasi Politik Sekarang Bak Sinetron, Anies: Kita Biasa-biasa Aja
-
Alasan SUGBK Tidak Digunakan sebagai Venue Piala Dunia U-17 2023
-
Pesan Jokowi di Ultah Golkar: Menang Jangan Jumawa, Kalah Jangan Murka
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024