Satu Pesan Ganjar Usai MKMK Copot Paman Gibran dari Kursi Ketua MK, Singgung Demokrasi

Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo ikut menanggapi perihal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) termasuk soal Anwar Usman yang dicopot dari jabatan Ketua MK. Ia memilih untuk santai menanggapinya.

Ganjar tak banyak komentar mengenai putusan tersebut. Ia memilih menghormati saja adanya hal tersebut.

"Oh, ya, sudah diputuskan jadi saya menghormati keputusan MKMK dan masyarakat semuanya punya hak untuk menilai," kata Ganjar ditemui Suara.com dan jurnalis lainnya di Jakarta Timur, Rabu (8/11/2023).

Namun, Ganjar sempat tidak mau berkomentar mengenai putusan MKMK yang tidak bisa mengubah aturan batas usia capres-cawapres. Dengan demikian Gibran Rakabuming Raka atau keponakan Anwar Usman itu tetap bisa maju sebagai cawapres.

Pria berambut putih itu lebih memilih untuk menghormati putusan.

"Ya, saya sih nggak akan berkomentar soal itu karena sudah diputuskan, ya, kita hormati atas keputusannya," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyerahkan kepada publik untuk menilai adanya putusan MKMK. Terpenting, bagi dia, demokrasi bisa semakin baik.

"Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri akan proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya besok lebih baik saja," terangnya.

Diketahui, MKMK memutuskan sembilan Hakim Konstitusi melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan syarat capres-cawapres. Semuanya dijatuhi sanksi berupa teguran lisan.

Baca Juga: Dari Pasha Ungu, Reza Arap hingga Arief Muhammad, Ini Profil Anggota Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran

“Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Sembilan hakim yang dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan secara kolektif itu dinyatakan melanggar kode etik lantaran para hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Selain itu, MKMK juga menyatakan Anwar Usman harus dicopot dari Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat karena melanggar kode etik.

“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” jelas Jimly.

Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2x24 jam.

Namun begitu, MKMK menegaskan tidak mempertimbangkan untuk mengubah atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023,” kata Anggota MKMK Wahiduddin Adams.