Poin-poin Pidato Megawati Soal Pelanggaran Etik Hakim MK hingga Putusan MKMK Batas Usia Capres-Cawapres

Suara.com - Pidato Megawati Soekarnoputri terkait pelanggaran kode etik hakim MK soal batas usia capres-cawapres sedang jadi perbincangan hangat. Lantas, apa saja poin-poin pidato Megawati? Untuk mengetahuinya, berikut ini ulasannya.

Diberitakan bahwa MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) telah memutuskan bahwa hakim MK telah melanggar kode etik terkait putusan batasan usia capres-cawapres. MKMK juga telah mencopot jabatan Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK.

Usai adanya putusan MKMK terkait pelanggaran kode etik hakim MK, Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan pidato yang bertajuk 'suara hati nurani'. Dalam pidatonya tersebut, Megawati menilai bahwa putusan MKMK semacam cahaya dalam kegelapan di tengah situasi demokrasi Indonesia.

Nah untuk selengkapnya, berikut ini poin-poin pidato Megawati yang menarik untuk diketahui yang telah dirangkum dari kanal Youtube resmi PDIP, Minggu (12/11). Simak baik-baik ya!

1.  Bukti Kekuatan Moral

Megawati  menilai adanya putusan MKMK tersebut sebagai bukti bahwa masih ada kekuatan moral serta kokonya politik kebenaran dan melawan suatu konstitusi yang direkayasa.

"Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," ucap Megawati.

2.  Mengungkit Terbentuknya MK

Dalam pidatonya, Megawati juga mengungkit sejarah MK terbentuk yakni pada masa kepemimpinannya saat masih menjadi Presiden. Megawati menyampaikan bahwa Ia serus mendirikan MK dan itu telah tertuang UUD 1945 Pasal 7b, Pasal 24 (ayat 2), dan Pasal 24c, tentang “pembentukan MK”.

Baca Juga: Gak Ngerti Pernyataan Megawati soal Kecurangan, TKN Prabowo-Gibran: Kampanye Belum Mulai

Mega juga menyampaikan, MK harus jadi lembaga negara berwibawa karena mempunyai tugas berat dalam mengawal konstitusi. 

"Sehingga MK tersebut harus bermanfaat, bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara," tutur Megawati.

3. MK sebagai simbol perlawanan

Melalui pidatonya, mantan presiden RI ini juga menyatakan bahwa dibentuknya  MK ini sebagai simbol perlawanan pada penguasa. Dalam pidatonya, Megawati menyatakan bahwa terbentuknya MK untuk mewakili masyarakat usai reformasi dalam melawan korupsi, kolusi, serta nepotisme.

"Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi," tambanya.

4. Pemilu adalah Momentum